"Negara mana yang mau ngimpor? Wong kita aja impor mobil dari Malaysia," kata Darmaningtyas kepada Antara di Jakarta, Jumat.
Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) itu mengatakan kebijakan mobil murah kontradiksi dengan kebijakan hemat BBM, juga kontradiktif dengan upaya pemerintah untuk mengurai kemacetan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan..
"Lantaran harganya murah, sehingga masyarakat berbondong-bondong membelinya, maka secara kumulatif jadi boros energi. Siapa yang akan mengontrol di lapangan agar mobil murah tersebut menggunakan BBM nonsubsidi?" kata Darmaningtyas.
Menurut Darmaningtyas saat ini Electronic Road Pricing (ERP) merupakan salah satu cara untuk mengurangi kemacetan dengan sistem memungut bayaran pada setiap kendaraan yang melintasi kawasan tertentu.
Dia mengatakan jika ERP dikombinasikan dengan tarif parkir mahal, BBM mahal, serta pajak progresif, hal itu efektif untuk mengurangi kemacetan.
"Tentunya dibarengi dengan percepatan pembenahan angkutan umum.Biarkan mobil murah diproduksi dan dibeli masyarakat, tapi penggunaannya yang dibatasi agar tidak menambah kemacetan baru di Jakarta," kata Darmaningtyas.
Pewarta: Arnaz - Maria Tri Handayani
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013
