Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA, berikut kami rangkum berita pilihan kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi pagi Anda.

Dewas nyatakan 90 pegawai bersalah terkait pungli di Rutan KPK

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 90 pegawai lembaga antirasuah itu bersalah dalam perkara pungutan liar di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK.

"Jadi yg disidangkan hari ini ada enam berkas perkara seluruhnya berjumlah 90 orang terperiksa. Tadi juga sudah diikuti bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap para terperiksa adalah sanksi berat berupa permohonan maaf secara terbuka langsung," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

Petugas KPPS di Kabupaten Tangerang meninggal diduga kelelahan

Seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Tangerang, Banten dilaporkan meninggal dunia, dan diduga akibat kelelahan saat melaksanakan tugas pada Pemilu 14 Februari 2024.

Informasi yang diperoleh di Tangerang, Kamis, bahwa petugas KPPS itu bernama Satriawan dengan usia sekitar (44), warga Pasar Kemis.

Selengkapnya klik di sini.

Pakar beri tip kepada KPU atasi serangan DDoS

Pakar keamanan siber Dr. Pratama Persadha memberi saran (tip) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mengatasi serangan distributed denial of services (DDoS) agar situs utama lembaga penyelenggara pemilu ini tidak mendapat serangan lagi dari peretas.

Menurut Pratama, ada beberapa langkah menanggulangi serangan DDoS, antara lain, meningkatkan kapasitas infrastruktur jaringan untuk menangani lalu lintas yang tinggi dan mengantisipasi serangan siber tersebut yang menyebabkan website down.

Selengkapnya klik di sini.

MK pastikan gugatan Anwar Usman di PTUN belum diputus

Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono memastikan bahwa gugatan hakim konstitusi yang juga mantan Ketua MK Anwar Usman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta belum diputus.

"Setahu saya belum ada putusan apa pun terkait gugatan tersebut," kata Fajar kepada ANTARA saat dihubungi lewat pesan singkat dari Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

Polda Papua Barat pastikan kamtibmas 13 daerah pasca-pemilu kondusif

Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat memastikan situasi dan kondisi kamtibmas pasca-pencoblosan suara Pemilu 2024 pada 13 kabupaten/kota di Papua Barat maupun Papua Barat Daya tetap kondusif.

"Situasi wilayah di dua provinsi setelah pencoblosan suara aman terkendali," kata Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Kombes Pol. Ongky Isgunawan di Manokwari, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024