Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:
Kejagung sebut penanganan korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo masih berlanjut
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menegaskan bahwa penanganan perkara korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo masih berjalan mulai dari penyidikan, pemberkasan hingga persidangan.
“Tim penyidik masih terus mendalami beberapa pihak, sehingga tidak menutup kemungkinan akan melakukan penyidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kasus ini,” kata Ketut dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Selengkapnya baca di sini.
Jalur Pantura Demak-Kudus diuji coba dibuka usai banjir surut
Satlantas Polres Demak, Jawa Tengah mulai menguji coba pembukaan Jalur Pantura Demak-Kudus, Jawa Tengah, setelah banjir di jalur tersebut surut serta kendaraan yang terjebak banjir juga dievakuasi.
"Sementara ini kita coba, sambil dilakukan evaluasi," kata Kasat Lantas Polres Demak AKP Lingga Ramadhani di Demak, Minggu.
Selama akses jalan Pantura Demak-Kudus tergenang banjir, maka Polres Demak melakukan rekayasa lalu lintas dengan menyediakan beberapa jalur alternatif.
Selengkapnya baca di sini.
Kompolnas harapkan Direktorat PPA dan PPO dipimpin perwira Polwan
Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti berharap Direktorat Perlindungan Perepuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) dipimpin oleh perwira polisi wanita (Polwan).
“Dengan telah ditandatanganinya Perpres, kami berharap Direktorat PPA dan Perdagangan Orang segera running well dengan dipimpin oleh seorang perwira tinggi Polwan,” kata Poengky dihubungi di Jakarta, Minggu.
Poengky menyebut, pihaknya sudah menantikan terbentuknya direktorat khusus mengurus kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bahkan sebelum wacana pembentukan tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pada akhir 2021.
Selengkapnya baca di sini.
Pengamat ingatkan pencegahan juga penting dalam kasus PPA dan PPO
Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan bahwa pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) mendesak untuk direalisasikan.
"Namun penanganan kasus-kasus PPA dan PPO tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi pencegahan juga penting.Keduanya (penegakan hukum dan pencegahan) harus berjalan beriringan,” kata Bambang dihubungi di Jakarta, Minggu.
Menurut Bambang, kasus terkait kejahatan pada perempuan dan anak maupun tindak pidana perdagangan semakin marak. Sementara, satuan-satuan yang ada di Polri selama ini tidak bisa maksimal dalam penegakan hukum maupun pencegahan.
Selengkapnya baca di sini.
BRI dukung Kejari Padang tuntaskan kasus penyalahgunaan fasilitas void
Bank Rakyat Indonesia (BRI) Padang, Sumatra Barat (Sumbar) menyatakan dukungannya terhadap Kejaksaan Negeri Padang yang tengah menyidik kasus dugaan korupsi penyalahgunaan fasilitas pembatalan transaksi (void) pada electronic data capture (EDC) merchant Jaya Wisata Tour.
Regional CEO BRI Padang Moh Harsono dalam keterangan pers yang diterima di Padang, Minggu, mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan penyelesaian kasus tersebut ke ranah hukum.
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024
