Kantor Kepresidenan Vietnam mengumumkan Undang-Undang Pertanahan yang diamandemen terdiri atas 16 bab dan 260 pasal dan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang akan segera berlaku.
Menurut ketentuan baru, siklus sewa tanah setelah lima tahun akan dihitung berdasarkan daftar harga tanah yang berlaku pada saat penentuan sewa tanah berikutnya. Setiap kenaikan sewa tanah dibandingkan siklus sebelumnya akan disesuaikan dalam batas yang ditentukan oleh pemerintah untuk setiap periode.
Selain mengatur siklus sewa tanah, undang-undang ini menghapus peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kerangka harga tanah yang ditetapkan oleh pemerintah dengan mengamanatkan perumusan daftar harga tanah tahunan.
Kewenangan untuk menentukan harga tanah tertentu akan didesentralisasikan kepada Ketua Komite Rakyat Daerah. Undang-undang menguraikan empat metode penilaian tanah dan menetapkan persyaratan penerapannya yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk memperkenalkan metode penilaian tanah tambahan.
Apabila metode penilaian tanah memberikan hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tercantum dalam Daftar Harga Tanah, maka harga dalam daftar tersebut yang akan diutamakan.
Selain itu, undang-undang juga mengatur jangka waktu tertentu untuk menentukan harga tanah, menghitung biaya penggunaan tanah, dan menentukan sewa tanah dalam berbagai skenario, termasuk alokasi tanah, penyewaan, dan perubahan tujuan penggunaan atau kepemilikan tanah.
Peraturan memberlakukan persyaratan ketat pada Komite Rakyat yang kompeten untuk mengeluarkan keputusan harga tanah tertentu dalam waktu 180 hari sejak penentuan harga tanah.
Sumber : VNA
Baca juga: Vietnam genjot peningkatan konektivitas untuk eskpor pertanian
Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024
