"Segera (aturan turunan diselesaikan) karena kita (pemerintah) ingin melindungi industri media nasional," kata Budi Arie dijumpai di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.
Pemerintah juga sedang memformulasikan alokasi anggaran belanja yang diprioritaskan untuk perusahaan pers, sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2).
"Itu juga masih kita formulasikan. Nanti kita koordinasi dengan banyak lembaga untuk merumuskan itu. Tetapi semangat pemerintah melindungi industri media nasional, melindungi kalian semua (insan pers)," ujar Budi Arie.
Baca juga: Perpres 'Publisher Rights' atur kerja sama platform digital-pers
Baca juga: Jokowi: Perpres "Publisher Rights" tak berlaku bagi kreator konten
Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Perpres itu baru berlaku enam bulan sejak diundangkan.
Perpres mengatur kewajiban perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas.
Menkominfo Budi Arie menyampaikan pihaknya terus berkomunikasi secara intensif dengan platform digital besar untuk menyosialisasikan perpres itu.
"Kita komunikasi intensif dengan platform besar. Mereka juga (menyambut) positif karena kita tidak mau menang-menangan. Kita ingin semua berada dalam keseimbangan yang baik. Concern pemerintah menjaga dan melindungi industri media nasional," ujar Budi.
Baca juga: Dewan Pers: Perpres "Publisher Rights" beri ruang tumbuh media kecil
Baca juga: Menkominfo janji segera tindaklanjuti Perpres "Publisher Rights"
Baca juga: Ketua PWI apresiasi penandatanganan Perpres "Publisher Rights"
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
