Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar di Serang, Rabu, mengatakan, digitalisasi sudah menjadi keharusan, sehingga masuk dalam "roadmap" reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan.
“Ekonomi digital berkembang pesat di wilayah Tangerang Raya,” katanya pada rapat kordinasi daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Banten.
Ia mengatakan, digitalisasi telah memberikan solusi juga pada pemasaran produk hingga ke pasar global. Juga menjadi jalan baik dalam mengembangkan perekonomian di Provinsi Banten untuk terus diperkuat dan mendapatkan nilai tambah.
Menurut dia, di wilayah utara Provinsi Banten perekonomian yang berkembang berbasis jasa dan industrialisasi. Sementara di wilayah selatan, perekonomiannya berbasis agro dan pengelolaan sumber daya alam.
Ia berharap perekonomian yang berkembang antarkawasan bisa saling mendukung dan bersinergi.
Baca juga: KemenKop UKM: Sektor pangan mampu jadi produk unggulan ekonomi digital
Baca juga: Airlangga sebut digitalisasi jadi mesin pertumbuhan ekonomi mendatang
Dalam kesempatan itu Al Muktabar memberikan apresiasi atas kinerja bupati/wali kota serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Provinsi Banten, bahwa kinerja indikator ekonomi makro Provinsi Banten cukup baik.
Dari Rakorda TPID dan TP2DD se-Provinsi Banten ini Al Muktabar berharap "policy brief" yang direkomendasikan operasional. Rakorda TPID dan TP2DD itu mengambil tema “Penguatan Strategi TPID dan TP2DD dalam Rangka Mendukung Stabilitas Harga Pangan dan Keuangan Ekonomi Digital di Provinsi Banten”.
Diungkapkan Al Muktabar, sepanjang tahun 2022 dan 2023 inflasi di Provinsi Banten terkendali cukup baik. Pihaknya mendalami komoditas-komoditas yang selama ini berpengaruh cepat pada inflasi di antaranya beras, cabai merah, cabai rawit, jagung, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, daging ayam, gula, dan minyak goreng.
Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Banten Ameriza M Moesa mengatakan, capaian inflasi Provinsi Banten masih di rentang target nasional. Salah satunya pengaruh upaya stabilisasi harga pangan.
Ameriza juga berharap pemerintah daerah memperkuat digitalisasi ekonomi keuangan daerah dengan memperluas ekosistemnya, di antaranya memperluas digitalisasi pembayaran.
“Digitalisasi pembayaran di pemerintah daerah secara empiris bisa meningkatkan pendapatan daerah sebesar 11 persen dan adanya transparansi,” katanya.
Baca juga: BI sebut kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat
Baca juga: BI Lampung: Digitalisasi ditingkatkan tumbuhkan ekonomi daerah 2024
Pewarta: Mulyana
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
