Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berkolaborasi secara inklusif bersama masyarakat agar dapat menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
Untuk itu, BSK Kumham menyelenggarakan policy talks dan rapat koordinasi teknis, yang juga menjadi peringatan hari bhakti pertama dengan mengangkat tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang berdampak” di Jakarta, Rabu (21/2).
Untuk itu, BSK Kumham menyelenggarakan policy talks dan rapat koordinasi teknis, yang juga menjadi peringatan hari bhakti pertama dengan mengangkat tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang berdampak” di Jakarta, Rabu (21/2).
Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, Kepala BSK Kumham Kemenkumham Ambeg Pramarta memastikan pihaknya terus berkomitmen mengawal atau menavigasi kebijakan publik, utamanya di Kemenkumham.
Baca juga: Kemenkumham bantu Pemkab Bangka Tengah usulkan IG Madu Pelawan
"BSK akan berupaya untuk merumuskan mekanisme yang tepat dalam mewadahi partisipasi bermakna, sehingga sebuah kebijakan bersifat partisipatif dan inklusif," ujar Ambeg.
BSK Kumham, lanjut dia, akan mendorong kebijakan Kemenkumham yang partisipatif dengan cara mengupayakan pemenuhan hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya, serta memberikan penjelasan di dalam proses kebijakan di lingkungan Kemenkumham.
Ambeg menuturkan BSK mengupayakan kebijakan yang visioner dan proaktif dalam menyelesaikan permasalahan, sekaligus menjawab tantangan di masa depan dan bukan sebatas sebagai "pemadam kebakaran".
BSK Kumham juga akan mengawal proses kebijakan di Kemenkumham untuk mewujudkan kebijakan yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat, utamanya melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah dengan seluruh proses kebijakan.
"Mulai dari agenda setting, pembentukan, dan implementasi hingga evaluasi. BSK akan berperan sebagai knowledge enterpreneur, yaitu wadah yang mengelola pengetahuan dari masyarakat akademisi atau knowledge produser lain menjadi kebijakan," tuturnya.
Sebagai sebuah unit dengan tugas dan fungsi analisis kebijakan, ia menyebutkan BSK Kumham turut membuka ruang diskusi bersama dengan perwakilan organisasi non pemerintah, antara lain Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Think Policy, Tanoto Foundation, Koneksi Indonesia Inklusif, serta Nalar Institute.
Kemudian, ada pula perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta serta perwakilan pegawai Badan Strategi Kebijakan Kementerian Luar Negeri.
Diskusi yang dipandu oleh Ambeg tersebut juga bertujuan untuk menerima masukan dari berbagai pihak, sekaligus meningkatkan kualitas analisis kebijakan. Adapun acara itu menghadirkan dua narasumber ahli, Rizky Argama dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera/Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, serta Budiati Prasetiamartati dari Ocean Program Director Konservasi Indonesia.
Rizky mengatakan BSK Kumham tidak hanya sekedar nama, namun merupakan badan yang benar-benar strategis.
"Harapannya ke depan akan ada kolaborasi dengan pihak-pihak luar untuk menghasilkan kebijakan yang tidak hanya berkualitas namun juga bermanfaat bagi masyarakat," ucap Rizky.
Baca juga: Kemenkumham jamin pelayanan publik berbasiskan HAM
Baca juga: Tiga napiter di Lapas Madiun berikrar setia kepada NKRI
Baca juga: Kemenkumham jamin pelayanan publik berbasiskan HAM
Baca juga: Tiga napiter di Lapas Madiun berikrar setia kepada NKRI
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
