Aliansi 902 kelompok perempuan, termasuk Korea Women's Hot Line dan Womenlink, menyalahkan pemerintahan Yoon, karena menggoncang kementerian gender untuk memperkuat pendiriannya dalam menghadapi krisis politik selama dua tahun masa jabatannya.
“Tahun ini anggaran kementerian untuk melindungi perempuan dari kekerasan dan mendukung korban dipotong sebesar 12 miliar won (sekitar Rp140 miliar), secara signifikan melonggarkan peran kementerian yang secara eksklusif bertugas memenuhi kesetaraan gender,” kata kelompok masyarakat sipil tersebut dalam konferensi pers yang diadakan di depan kantor kepresidenan di Seoul.
Kelompok perempuan tersebut mengklaim bahwa kementerian gender disalahgunakan sebagai retorika politik dalam mendukung penghapusan kementerian tersebut.
Sementara “realitas diskriminasi seksual telah terdistorsi dan dirampingkan, dan kehidupan kelas rentan menjadi lebih sulit,” menurut klaim mereka.
Kelompok masyarakat sipil tersebut mendesak pemerintah untuk menghentikan upaya tanpa henti guna menghapuskan kementerian gender.
Kemudian, menunjuk “menteri yang sesuai” untuk melaksanakan kebijakan kesetaraan gender dan menormalkan adanya kementerian tersebut, lanjutnya.
Baca juga: Wakil Ketua MPR nilai pemberdayaan perempuan hadapi persaingan global
Baca juga: B20 WiBAC yakin kesetaraan partisipasi perempuan dorong ekonomi global
Sumber: Yonhap
Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
