"Pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama dalam hal ini Bimas Hindu harus bisa berjalan dengan tepat dengan responsif terhadap kepentingan umat," kata Ari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Pernyataan Ari itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Ditjen Bimas Hindu 2024 yang digelar di Surabaya, Jawa Timur.
Ari menyampaikan program-program harus langsung menyasar umat, sebab jika terwujud maka akan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Justru apabila tidak dijalankan dengan baik, maka akan mendapat respons sebaliknya.
Baca juga: Kemenag optimalkan Candi Prambanan jadi pusat ibadah umat Hindu dunia
Baca juga: Kemenag percepat alih status dan penegerian kampus keagamaan Hindu
Ia juga menyoroti soal masalah-masalah terkait pendirian rumah ibadah. Ari meminta Ditjen Bimas Hindu untuk proaktif membantu menyelesaikan jika masih ditemukan permasalahan pendirian rumah ibadah.
"Itu adalah sesuatu yang sangat fundamental yang perlu dilindungi. Bapak ibu sekalian adalah ujung tombak negara melalui Bimas Hindu, harus betul-betul hadir dalam memastikan kebebasan untuk memeluk agama," kata dia.
Selain rumah ibadah, yang menjadi perhatian Ari yakni di bidang pendidikan. Ari menyebut proses penegerian Sekolah Tinggi Hindu Dharma (STHD) Klaten menjadi Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Jawa Dwipa menjadi krusial demi menciptakan SDM berkualitas.
“Ini penting sekali untuk strategi penguatan SDM keumatan. Saya selalu mendorong untuk dilakukan secara integratif, tidak hanya di sekolah pendidikan tinggi saja, tetapi juga ada upaya untuk memperkuat di pendidikan menengah, pendidikan dasar dan juga PAUD," katanya.
Baca juga: Penegerian STHD Klaten jadi STAHN tinggal tunggu Kemenpan-RN
Baca juga: Kemenag gelontorkan bantuan keagamaan umat Hindu capai Rp13,2 miliar
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
