saat ini sudah banyak negara yang menolak dan keluar dari WHO Pandemic Treaty
Jakarta (ANTARA) - Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen Komjen (Purn.) Dharma Pongrekun meminta pemerintah mewaspadai perjanjian pandemi (pandemic treaty) yang akan disahkan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health World (WHO) di sidang ke-77 pada Mei 2024.

“Pandemic Treaty ini bisa jadi merupakan strategi terselubung asing yang berpotensi membuat hilangnya kedaulatan negara-negara di dunia termasuk Indonesia dengan biaya murah, karena tanpa perang dan sangat menguntungkan yang menggunakan isu kesehatan,” kata Dharma Pongrekun di Jakarta,Sabtu

Menurut dia melalui WHO untuk memperkuat kerja sama dalam mendeteksi dan mencegah pandemi yang berpotensi terjadi di masa depan.

Dharma mengatakan WHO dalam sidang yang digelar bulan Desember 2021 dan telah meminta persetujuan dari 194 negara anggotanya terkait resolusi tersebut.

Dia menganggap resolusi itu akan mengungkung setiap negara yang menyetujuinya.

Pandemic Treaty membuat WHO memiliki otoritas untuk mengikat secara hukum atas seluruh pemerintahan di dunia.

"Jika WHO mengumumkan adanya pandemi lagi seperti saat isu COVID-19 yang lalu, melalui traktat tadi, maka semua negara yang sudah menyetujuinya, wajib mengikuti apapun saran WHO, termasuk membatasi pergerakan manusia, memantau dan mengubah perilaku manusia, hingga berdampak pada krisis ekonomi," kata dia

Menurutnya, saat ini sudah banyak negara yang menolak dan keluar dari WHO Pandemic Treaty itu di antaranya Rusia dan Selandia Baru dan ada beberapa negara lain dengan mengajukan surat pernyataan penolakan dan tidak ingin bergabung.

“Saya sebagai bagian dari rakyat DKI Jakarta merasa terpanggil untuk berjuang bersama memenuhi harapan rakyat DKI Jakarta, karena kali ini sudah menyangkut keselamatan rakyat dan kedaulatan negara,” ungkapnya.

Pria kelahiran 12 Januari 1966 itu menambahkan bangsa Indonesia saat ini dan di masa mendatang menghadapi situasi hingga banyak permasalahan di berbagai bidang terutama menyangkut kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah.

Ia mengatakan kebijakan-kebijakan tadi seharusnya melindungi, mengayomi, dan melayani rakyat, namun yang terjadi sebaliknya justru semakin menekan dan membuat rakyat menderita lahir dan batin.

“Terutama dampak dari pandemi yang hampir merusak semua aspek kehidupan termasuk jiwa keluarga kita. Saya ingin menyelamatkan jiwa keluarga kita termasuk melindungi, melayani, dan mengayomi merekam dan menjadikannya sebagai prioritas utama dan hukum tertinggi,” ucap mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara ini.

Sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta, Dharma Pongrekun menyatakan akan mencabut bila diperlukan dan atau akan memperbaiki kembali semua kebijakan yang tidak pro rakyat.

"Semua pelayanan kepada masyarakat juga akan dipermudah sekaligus memangkas akar korupsi jika ia terpilih sebagai orang nomor satu di Jakarta nantinya," kata dia.

Dharma juga akan memastikan, meski tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara, Jakarta akan selalu menjadi pusat ekonomi dan perdagangan.

"Jika dalam masa jabatan saya sebagai gubernur nantinya IKN sudah menjalankan fungsinya sebagai ibu kota pemerintahan Indonesia, maka Jakarta harus tetap menjadi pusat ekonomi dan perdagangan,” jelasnya.

Dirinya juga memastikan tidak ada lagi isu-isu kesehatan yang dipakai untuk menakut-nakuti masyarakat dengan segala bentuk propaganda termasuk membebaskan tubuh rakyat Jakarta sebagai kelinci percobaan.

Isu-isu kesehatan ini juga tidak boleh mengorbankan segenap lapisan terutama munculnya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan kebijakan protokol kesehatan.

Dharma juga ingin memastikan bahwa semua kurikulum pada sistem pendidikan yang berlangsung di Jakarta ketika saya memimpin harus mengajarkan akhlak kepada para siswa dan menempatkan pendidik sebagai contoh.

"Agar mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang beradab sebelum mereka menamatkan pendidikannya di sekolah,” jelasnya.

Dharma mengingatkan, pentingnya Indonesia menolak dan keluar dari WHO Pandemic Treaty. Ia mengibaratkan sepasang kekasih yang akan melangsungkan pernikahan, saat ini statusnya sedang mempersiapkan lamaran.

“Karena masih ada waktu dan belum resmi menikah, maka lebih baik tidak usah menikah di bulan Mei 2024. Buat apa menikah jika ternyata berpotensi kepada hilangnya sebuah kedaulatan,” ucap lulusan Akademi Kepolisian 1988 ini.

Karena itu, ia mengajak segenap lapisan masyarakat di Jakarta untuk bersama-sama berjuang dengan dirinya untuk membantu keluarga masing-masing dari ancaman hilangnya kedaulatan sebuah bangsa hanya karena terikat oleh WHO Pandemic Treaty.

“Saya tidak bisa berjuang sendirian. Keluarga membutuhkan kita untuk melindungi mereka. Jadi, mari kita lakukan bersama-sama karena Jakarta adalah benteng pertahanan Indonesia. Jika Jakarta mampu bertahan, maka seluruh daerah akan ikut bertahan,” kata dia.
Baca juga: Menlu RI dukung "pandemic treaty" untuk pemerataan vaksin
Baca juga: Epidemiolog Unair: Vaksinasi COVID-19 tetap jadi langkah penting
Baca juga: Legislator ajak warga DKI Jakarta "berteman" dengan COVID-19
 

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024