Koordinator Program KKI Warsi, Ade Chandra di Jambi, Senin ,mengatakan perhutanan sosial menjadi skema yang digunakan untuk melibatkan masyarakat, dimana program itu memberikan peluang bagi masyarakat mendapatkan berbagai pendanaan atas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan.
Baca juga: Kawasan hutan dan lahan terbakar di Jambi mencapai 335 hektar
"Jadi, hutan-hutan itu dikelola masyarakat, dan harapannya hutan dikelola dengan baik serta ada peluang pembayaran berbasis kinerja result based payment (RBP). Maksudnya, ada insentif kepada kelompok yang mengelola hutan secara baik. Saat hutan dikelola oleh masyarakat, hutan akan tumbuh, dan emisi karbon akan berkurang," ujarnya dalam workshop terkait isu lingkungan.
KKI Warsi Jambi sampai saat ini mendampingi izin perhutanan sosial dengan luas berkisar 130.000 hektare, tersebar di Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo, Sarolangun, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat, dimana masyarakat di berbagai daerah itu menjaga hutan dengan kearifan lokal.
"Kelompok masyarakat yang memegang izin perhutanan sosial itu akan disertifikasi, ada sertifikasi nasional dan sertifikasi dari luar, yaitu Plan Vivo dan nantinya dipersiapkan juga bagaimana mereka bisa mempertahankan hutannya, serta kita hitung karbonnya dan dari situlah masyarakat mendapatkan insentif," katanya.
Baca juga: Luas lahan yang terbakar di Jambi sejak Januari capai 229 hektare
Baca juga: Menunggu Perda Masyarakat Hukum Adat di Jambi
KKI Warsi saat ini mempunyai program pohon asuh. Melalui program ini masyarakat yang tinggal jauh dari hutan dapat berkontribusi dengan berdonasi Rp200 ribu untuk menanam sebatang pohon di hutan, selama setahun pohonnya akan dijaga masyarakat yang tinggal dekat hutan.
"Donasi itu digunakan untuk menjaga pohon itu serta hutan agar tidak dirusak,” kata Ade.
Sejauh ini, ada 19 hutan yang menjadi lokasi program pohon asuh, yakni di Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Kalimantan Utara, diantaranya ada hutan adat, skema menjaga hutan dengan melibatkan masyarakat.
Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
