Komitmen baru yang diumumkan pada KTT Khusus ASEAN-Australia 2024 itu akan memperluas kerja sama maritim Australia dengan mitra regional dan berkontribusi pada keamanan dan kemakmuran di kawasan, serta sejalan dengan prioritas negara-negara Asia TengJakarta (ANTARA) - Pemerintah Australia akan berinvestasi sebesar 64 juta dolar Australia (sekitar Rp656,8 miliar) selama empat tahun ke depan, termasuk 40 juta dolar Australia (sekitar Rp410,5 miliar) dalam bentuk pendanaan baru, untuk meningkatkan Kemitraan Maritim Australia di Asia Tenggara.
"Kami akan terus bekerja sama dalam menghadapi tantangan-tantangan, yang meliputi penegakan hukum, kesadaran wilayah, sumber daya laut yang berkelanjutan, perlindungan dan konservasi laut, serta penegakan hukum laut," kata Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong melalui rilis pers Kedutaan Besar Australia yang diperoleh ANTARA di Jakarta, Senin.
Komitmen baru yang diumumkan pada KTT Khusus ASEAN-Australia 2024 itu akan memperluas kerja sama maritim Australia dengan mitra regional dan berkontribusi pada keamanan dan kemakmuran di kawasan, serta sejalan dengan prioritas negara-negara Asia Tenggara.
Australia juga akan memperluas kerja sama pemerintah dan kelembagaan dengan mitra-mitra di Asia Tenggara melalui kegiatan maritim praktis. Hal itu mencakup pengembangan keterampilan, pelatihan dan berbagi teknologi.
Contoh kemitraan saat ini meliputi pelestarian terumbu karang melalui Australian Institute for Marine Science serta penegakan hukum maritim dan kesadaran wilayah melalui Australian Border Force.
Selanjutnya adalah pemetaan geospasial melalui Geoscience Australia; tata kelola lingkungan laut melalui Australian Centre for International Agricultural Research; dan perlindungan laut melalui Departemen Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan dan Air.
Kerja sama tersebut mendukung ASEAN Maritime Outlook dan pilar kemaritiman dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).
Australia juga bekerja sama erat dengan mitra-mitra di Asia Tenggara untuk merespons tantangan maritim bersama dan menegakkan hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut.
Baca juga: Presiden bertolak ke Melbourne hadiri KTT Khusus ASEAN-Australia
Baca juga: Presiden bawa isu mobil listrik dan transformasi digital ke Australia
Pewarta: Katriana
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024
