Menurutnya, 51 persen penduduk Indonesia saat ini belum memiliki akses terhadap fasilitas perbankan, baik dari segi pembiayaan via kredit, tabungan, dan fasilitas perbankan lainnya.
"Siapa yang di depan menanganinya (masalah akses perbankan)? BPD, tentunya, dengan sejumlah bank nasional yang kakinya sudah sangat panjang di daerah. Kita harus mengakui Bank Rakyat Indonesia (BRI) mempunyai peran banyak di negara ini," kata Suhajar dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan akses terhadap perbankan merupakan faktor krusial bagi masyarakat. Oleh karena itu, BPD dinilai memiliki peran strategis dalam usaha meningkatkan inklusi keuangan berbasis kebutuhan masyarakat.
Selain itu, sambung Suhajar, tingginya persentase penduduk dewasa di Indonesia yang belum memiliki akses terhadap fasilitas perbankan menjadi penyebab menjamurnya layanan pinjaman online/daring di Indonesia.
"Ini adalah kenyataan di lapangan, bahwa peluang untuk membesarkan bank di tangan BPD terbuka lebar, menambah nasabah dan lain sebagainya," ujarnya.
Dia menilai, ruang masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas dari BPD semakin terbuka lebar. BPD sebagai bank yang dekat dengan kondisi finansial masyarakat lokal memiliki potensi untuk meningkatkan layanan dan inovasi keuangan dan perbankan.
"Jadi, potensi fasilitas kredit mikro kecil masih sangat besar di Indonesia. Ruang itu tentunya menjadi potensi besar bagi pengembangan BPD," jelas Suhajar.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka penguatan dan konsolidasi BPD antara Direktur Utama (Dirut) Bank Jabar Banten dengan Dirut BPD Sulawesi Tenggara (Sultra), Dirut Bank Banten, dan Dirut Bank Jatim.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
