“Kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kami akan meninggalkan warisan anggaran yang kuat dan kredibel,” kata Sri Mulyani dalam Mandiri Investment Forum di Jakarta, Selasa.
Dengan begitu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah selanjutnya dapat melanjutkan tongkat estafet dari pondasi yang telah dibangun oleh Kementerian Keuangan pada periode pemerintahan saat ini.
Selain itu, pemerintahan berikutnya juga bisa mencapai tujuan pembangunan mereka sesuai dengan janji-janji politik yang telah mereka sampaikan.
Sri Mulyani menyebut transisi pemerintahan, seperti yang bakal dialami Indonesia dalam beberapa waktu ke depan, bukan yang pertama kali terjadi di negeri ini.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani tak terlalu mengkhawatirkan periode transisi pemerintahan mendatang.
Kendati begitu, dia mengingatkan pemerintahan berikutnya terkait sejumlah hal.
Pertama, mengelola perekonomian terkait kebijakan fiskal merupakan gabungan antara ambisi untuk mencapai progres dan pada saat yang sama juga memastikan pondasi yang dimiliki tetap kuat dan sehat.
“Kalau kita lupa satu sisi, maka kita akan dihadapkan pada risiko, entah kita terlalu berpuas diri dengan upaya reformasi kita atau terlalu konservatif sehingga kita tidak bisa mencapai tingkat pertumbuhan yang cukup baik,” kata dia.
Di samping itu, ia juga mengimbau pemerintah berikutnya untuk menjaga fiskal negara yang tetap menyalurkan aspirasi masyarakat.
Dia menyebut politik dan perekonomian sama-sama berkaitan dengan harapan dan aspirasi masyarakat yang ingin hidup lebih baik.
“Mewujudkan aspirasi masyarakat juga menjadi bagian dari pondasi yang harus kita bangun, memastikan agar negara kita tetap tumbuh dengan lebih baik, lebih tinggi, lebih adil, dan lebih setara tanpa mengorbankan mutu atau kualitas dari landasan yang kita miliki,” tutur dia.
Baca juga: Menkeu ingatkan fiskal harus dijaga untuk penuhi aspirasi rakyat
Baca juga: Menkeu: Dunia sepakat prospek pertumbuhan jangka menengah masih lemah
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024
