BKKBN sebut capaian pembangunan keluarga secara umum penuhi target

Deputi bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nopian Andusti menyatakan capaian indikator pembangunan keluarga secara umum sudah memenuhi target, meski masih ada satu indikator yang menunggu hasil perhitungan.

"Indikator yang meningkat dan sudah memenuhi target yakni indeks pembangunan keluarga (iBangga) dan median usia kawin pertama perempuan (MUKP)," kata Nopian dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut disampaikan Nopian saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) BKKBN yang diselenggarakan di Kota Bandung pada 3-6 Maret 2024. Ia juga menambahkan bahwa masih ada satu indikator persentase bayi stunting di bawah dua tahun (baduta) yang masih menunggu hasil penghitungan.

"Berdasarkan hasil perhitungan untuk iBangga diketahui berada pada angka 61,43. Artinya, secara umum keluarga di Indonesia berada pada kategori keluarga berkembang. Jika dibandingkan dengan target iBangga tahun 2023 sebesar 59,00, capaiannya adalah 104,11 persen dengan kategori sangat baik," ujar dia.

Sedangkan untuk hasil pengolahan data pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2023, menunjukkan angka MUKP sebesar 22,3 tahun dari target 22,1 tahun atau capaian sebesar 100,90 persen dengan kategori sangat baik.

Berdasarkan pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2023, diketahui terdapat 20 provinsi dengan nilai iBangga di atas rata-rata nasional, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Aceh, Maluku, Riau, Bengkulu, Banten, Jambi, dan Bali.

Kemudian Jawa Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Papua Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, serta D.I. Yogyakarta.

Nilai capaian iBangga tertinggi diraih oleh Provinsi Aceh dengan indeks 65,38, dan nilai terendah yakni Provinsi Papua dengan indeks 51,96. Sementara, DKI Jakarta terendah kedua dengan indeks 56,77.

Sedangkan untuk median usia kawin pertama perempuan, terdapat tiga provinsi tertinggi, yaitu Sumatera Utara (23,2), DKI Jakarta (23,0), dan Nusa Tenggara Timur (22,8). Untuk tiga provinsi terendah yakni Bangka Belitung (20,4), Kalimantan Selatan (20,5), dan Kalimantan Tengah (20,6).

Selain capaian tersebut, pada 2023 juga dilakukan beberapa kegiatan strategis, diantaranya yakni audit kasus stunting (AKS), yang terdiri dari pembentukan tim AKS yang telah tercapai 100 persen, pelaksanaan AKS dan manajemen pendampingan keluarga dua kali tercapai 95,9 persen, diseminasi hasil AKS dan manajemen pendampingan keluarga dua kali tercapai 85 persen, dan tindak lanjut hasil AKS dan manajemen pendampingan keluarga dua kali tercapai 81 persen.

Baca juga: Kepala BKKBN: Keluarga perlu jadi arus utama pembangunan SDM RI

Baca juga: Berhasilnya peningkatan kualitas SDM tergantung peran keluarga

Baca juga: BKKBN: iBangga penting bagi pembangunan keluarga berkualitas

Baca juga: BKKBN: iBangga memotret permasalahan keluarga secara tepat