Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa kolaborasi tersebut difokuskan untuk meningkatkan pelayanan khusus KB di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah transmigrasi dan daerah miskin perkotaan.
Dia mengemukakan bahwa Program KB merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"BKKBN itu tugasnya mengubah mindset (pola pikir) masyarakat, kalau dulu kita fokus pada pengendalian penduduk, kini fokusnya kita peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satunya dengan meningkatkan permintaan ber-KB masyarakat," ia menjelaskan.
Hasto menambahkan, angka kelahiran total di Indonesia saat ini sudah 2,1. "Kita rem-nya terlalu cepat, kita sudah mencapai 2,1 sebelum akhir tahun 2024," katanya.
Selain untuk menekan angka kelahiran, Program KB ditujukan untuk mengatur jarak kelahiran mengingat jarak kelahiran yang terlalu dekat dapat meningkatkan risiko ibu mengalami anemia dan melahirkan anak yang mengalami stunting.
"Inilah pentingnya kontrasepsi untuk mengatur jarak sehingga anaknya sehat," kata Hasto, menambahkan, menurut Organisasi Kesehatan Dunia jarak ideal melahirkan 36 bulan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Danton Ginting Munthe menyampaikan pentingnya penggunaan data mikro berdasarkan nama, alamat, dan ekologi dalam pembangunan keluarga berkualitas.
"Inilah yang dilakukan pada data desa, lewat data rukun tetangga, data keluarga, dan data warga desa," kata Danton.
Dia memaparkan, saat ini di antara 4.761.776 remaja putri di desa ada 4.259.347 orang yang berstatus gizi normal dan 502.429 orang yang mengalami anemia.
Remaja putri yang mengalami anemia berisiko melahirkan anak stunting setelah dewasa.
Guna mengatasi anemia pada remaja putri, pemeriksaan dilakukan pada 2.576.303 orang dan pemberian tablet tambah darah dilakukan pada 3.880.106 orang remaja putri.
Jumlah calon pengantin dan calon pasangan usia subur di desa tercatat 663.737 orang, sebanyak 378.233 orang di antaranya telah menjalani pemeriksaan kesehatannya dan 361.055 orang di antaranya sudah ikut bimbingan persiapan nikah.
Data pemerintah juga menunjukkan bahwa saat ini masih ada 1.872.015 keluarga rentan dengan risiko stunting di desa, dan sebanyak 898.264 di antaranya telah memiliki kartu keluarga.
Pemerintah menjadikan data-data tersebut sebagai masukan dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan keluarga berkualitas, yang mencakup upaya pencegahan dan penanganan stunting.
Baca juga:
Kemenkes: Penguatan audit pelayanan turunkan angka putus pakai KB
BKKBN sosialisasikan Program KB dan penanganan stunting di perbatasan
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2023
