Jakarta (ANTARA) -
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjajaki skema kerja sama dengan berbagai mitra untuk menyiapkan biaya alternatif dalam mewujudkan program prioritas ekonomi biru.
 
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menuturkan, kerja sama dengan berbagai mitra bertujuan meningkatkan alternatif sumber pendanaan yang tidak tergantung pada APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
 
“Saat ini Ditjen PKRL menjadi penanggung jawab tiga program ekonomi biru. Ini menggambarkan peran strategis dalam mengawal ekologi untuk ekonomi biru yang berkelanjutan. Termasuk di dalamnya adalah mengawal pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional, khususnya untuk sektor kelautan dan perikanan,” ujarnya.
 
Peluang kerjasama ini terbuka untuk berbagai pihak seperti Kementerian/Lembaga, Pemda, Perguruan Tinggi, LSM, organisasi profesi serta peran aktif pada kerja sama luar negeri, lembaga PBB dan organisasi internasional lainnya.

Baca juga: KKP gandeng forum komunikasi nelayan perkuat pemasaran rajungan
 
Senada dengan Victor, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dewanti mengatakan, pembiayaan alternatif tidak harus bersumber dari APBN atau hutang namun terdapat sumber lain untuk pelaksanaan pembangunan.
 
“Global Environment Facility (GEF) contohnya, merupakan salah satu opsi mekanisme alternatif pendanaan di luar APBN yang dapat digunakan untuk mendukung pencapaian program ekonomi biru KKP,” jelasnya.
 
Indonesia berperan aktif di berbagai forum global dan meratifikasi perjanjian lingkungan yang memandatkan mekanisme pendanaan global dan GEF menjadi mekanisme pendanaan pertama untuk lingkungan hidup.
 
“Saat ini KKP telah menghasilkan tiga proposal GEF-8 dan satu proposal baru untuk mendukung Coral Bond. Selain alokasi The System of Transparent Allocation of Resouces (STAR), ada alokasi pendanaan lain seperti International Water alokasi pendanaan dan Chemical & Waste yang dapat dieksplorasi KKP sebagai sumber pendanaan kegiatan yang mendukung program strategis,” pungkasnya.

Baca juga: KKP amankan empat pelaku pengeboman ikan di Sulawesi Tengah

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024