"Ini situasi tanggap darurat dan kita harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak benar-benar terpenuhi," katanya di Padang, Senin.
Menurut dia, memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi merupakan skala prioritas yang harus dipenuhi selama masa tanggap darurat, terutama di lima wilayah yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat.
"Kita sepakat keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi," ujar Letjen Suharyanto.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pemerintah telah berupaya membantu masyarakat yang terdampak bencana alam. Selain mendirikan dapur umum, pemerintah juga dalam proses relokasi rumah bagi korban banjir.
Baca juga: BNPB intensifkan pencarian korban banjir dan longsor yang masih hilang
Baca juga: BNPB laporkan 30 warga Sumbar meninggal dunia akibat banjir-longsor
Gubernur mengatakan pemerintah daerah bersama instansi terkait lainnya telah melakukan respons cepat menyikapi bencana yang terjadi.
Pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait perbaikan infrastruktur yang rusak.
Berbagai infrastruktur yang sudah diperbaiki di antaranya jembatan penghubung ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang sempat rusak akibat curah hujan yang tinggi.
Kemudian akses jalan menuju Provinsi Bengkulu via Kabupaten Pesisir Selatan juga sudah dapat dilalui kendaraan roda empat.
Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa daerah di Ranah Minang mengakibatkan 30 orang meninggal dunia, dan enam orang masih dalam tahap pencarian serta 80 jiwa terdampak langsung.
Baca juga: Pemkab Pasaman Barat tetapkan 14 hari masa tanggap bencana
Baca juga: Pemkab Pesisir Selatan tetapkan tanggap darurat banjir 14 hari
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
