Seoul (ANTARA) - Lembaga survei Gallup menyatakan tingkat penerimaan terhadap Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol turun menjadi 36 persen akibat adanya kekhawatiran mengenai pemogokan yang berlarut-larut oleh para dokter peserta pelatihan.

Penilaian positif terhadap Yoon turun tiga poin persentase, sedangkan penilaian negatif naik tiga poin persentase menjadi 57 persen, menurut survei Gallup yang dilakukan sejak 12-14 Maret 2024.

Lembaga jajak pendapat tersebut mengaitkan penurunan tingkat penerimaan Yoon dengan perubahan sentimen publik terhadap rencana pemerintah menambah 2.000 kuota pendaftaran sekolah kedokteran di negara tersebut di tengah kekhawatiran bahwa pemogokan dokter yang berkepanjangan dapat merugikan sistem medis negara tersebut.

Meski dukungan terhadap partai yang mengusung Yoon yakni Partai Kekuatan Rakyat (PPP) tetap berada pada angka 37 persen, namun dukungan terhadap partai oposisi utama yakni Partai Demokrat (DP) naik satu persen menjadi 32 persen.

Peringkat penerimaan DP akhir-akhir ini berfluktuasi karena meningkatnya dukungan terhadap Partai Inovasi Korea, sebuah partai baru yang dibentuk oleh mantan Menteri Kehakiman Cho Kuk bulan lalu. Partai baru tersebut memimpin jajak pendapat di antara partai-partai kecil dengan dukungan tujuh persen.

“DP dan Partai Inovasi Korea memiliki basis dukungan inti yang sama di antara demografi usia 40-an hingga 50-an dengan satu dari tiga pendukung DP memilih partai Cho sebagai pilihan mereka untuk mendapatkan suara perwakilan proporsional,” kata lembaga jajak pendapat tersebut.

Lebih lanjut dalam hal prospek pemilu, sebanyak 49 persen responden memperkirakan DP akan meraih mayoritas di parlemen pada pemilu bulan depan. Sementara 40 persen menyatakan akan mendukung PPP. Di antara pemilih kelas menengah, sebanyak 46 persen mengatakan mereka memperkirakan DP akan meraih mayoritas.

Mengenai rencana pemerintah untuk menambah lebih banyak kursi di sekolah kedokteran, 47 persen mengatakan pemerintah harus melanjutkan rencana awalnya. Lalu 41 persen mengatakan pemerintah harus berkompromi. Hanya enam persen yang mengatakan pemerintah harus mempertahankan status quo terkait jumlah kursi sekolah kedokteran.

Adapun jajak pendapat tersebut dilakukan Gallup terhadap 1.002 orang responden dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin kesalahan plus minus 3,1 poin persentase.

Sumber : Yonhap.

Baca juga: Menkes Korsel ajukan permohonan jelang pengunduran profesor kedokteran
Baca juga: Kemenkes Korsel tolak negosiasi penambahan kuota mahasiswa kedokteran


Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024