Menurut Sharif, usaha budidaya udang di tahun mendatang semakin memiliki peluang besar dipasar dunia, karena Indonesia bebas dari tuduhan subsidiatau dumping. Dimana,berdasarkan hasil penyelidikan Countervailing Duty (CVD) Department of Commerce Amerika Serikat terhadap impor produk udang beku dari Indonesia, tidak terbukti. Lebih dari itu, diterapkannya National Residue Control Plan (NRCP) setiap tahun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan produk udang Indonesia bebas residu dengan dicabutnya sanksi CD 220 oleh Komisi Uni Eropa. "Adanya peningkatan permintaan udang tersebut juga dibarengi peningkatan harga udang. Hal ini merupakan peluang emas yang harus dimanfaatkan masyarakat pembudidaya udang, khususnya untuk meningkatkan produksi melalui optimalisasi pemanfaatan areal pertambakan secara maksimal," katanya.
Sharif menjelaskan, Indonesia mempunyai potensi besar dibanding negara pesaing lainnya, khususnya di Asia Tenggara. Total potensi area pertambakan seluas 1,2 juta ha, dengan potensi efektif untuk budidaya udang ± 773 ribu ha. Untuk itu, KKP melakukan optimalisasi potensi budidaya udang secara arif dan berkelanjutan, yang mendorong peningkatan produksi baik secara kualitas maupun kuantitas. Diantaranya, program tambak percontohan atau Demfarm yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 di 6 kabupaten di Pantura Jawa Barat dan Banten, akan dilanjutkan pada tahun 2013 di di 28 kabupaten yang tersebar di 6 Provinsi antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTB, Sumatera Utara, dan Lampung. Program Demfarm dilakukan dalam upaya membangkitkan kembali gairah usaha budidaya udang nasional.
Terkait pengembangan industrialisasi udang, KKP telah melakukan revitalisasi tambak melalui perbaikan infrastruktur berupa saluran primer, sekunder dan juga saluran tertier untuk memberi jaminan pasokan air dengan baik kepetakan tambak, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan kawasan pertambakan udang agar lebih produktif," ujarnya.
Serap Tenaga Kerja
Sharif menegaskan, peningkatan produksi udang secara langsung memberikan tambahan devisa negara dari ekspor udang. Pertumbuhan ekonomi ini juga diikuti dengan pertambahan penyerapan tenaga kerja dari sektor perikanan. Dimana jika setiap hektar tambak udang dapat menyerap lebih dari 3 orang tenaga kerja (termasuk para pengolah), maka tenaga kerja yang dapat terserap dari program ini lebih dari 400 ribu orang, atau setara dengan penyerapan tenaga kerja untuk setiap 1 % pertumbuhan ekonomi. Mempertimbangkan hal tersebut, sub sektor perikanan budidaya dapat sebagai barometer utama pembangunan perikanan nasional.
Untuk itu, KKP mendorong perikanan budidaya mampu bersaing pada tataran perdagangan global. Terutama melalui peningkatan jaminan mutu dan keamanan pangan (food safety), dan udang merupakan salah satu komoditas utamanya. "Dengan demikian, sinergi dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan perudangan nasional sangat diperlukan, dalam rangka mendorong program industrialisasi udang nasional," ujarnya.
Untuk mendukung program industrialisasi udang, kata Sharif, KKP telah melakukan kerjasama lintas sektoral yang terus dipertahankan dan ditingkatkan. Diantaranya, dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait dengan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya, PT. PLN Persero dalam dukungan suplai energi listrik, Kementerian PU terkait dukungan infrastruktur, Kementerian ESDM terkait dukungan energi BBM, Perbankan terkait dukungan scheme pembiayaan, pihak Mitra/investor, dan juga Pemerintah Daerah.
"Kami optimis, program industrialisasi udang dapat terlaksana dengan baik. Dan semua ini dapat terwujud melalui sinergi, kerjasama dan konsolidasi seluruh pemangku kepentingan perudangan nasional, sehingga seluruh target yang telah ditetapkan akan dengan mudah tercapai. Oleh karena itu, program peningkatan produksi perikanan budidaya harus terus digelorakan melalui berbagai kebijakan dan strategi serta kegiatan yang semakin efektif dan efisien," tutupnya.
Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Anang Noegroho, Pelaksanan Tugas Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2013
