Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Jumat (15/3) dan masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

1. MenPANRB: THR dan gaji ke-13 PNS tahun 2024 alami kenaikan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji 13 pada tahun 2024 terdapat peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sejak pandemi COVID-19.

Ia menyebutkan ada peningkatan pada kebijakan tahun 2024, yaitu tunjangan kinerja bagi ASN di instansi pusat sebesar 100 persen dan TPP bagi ASN di instansi daerah paling banyak 100 persen dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

"Peningkatan pemberian THR dan gaji 13 ini dikarenakan kemampuan keuangan negara yang semakin baik," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Silakan baca di sini.


2. Menko Hadi pimpin rapat soal situasi pasca pemungutan suara

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memimpin rapat soal perkembangan situasi pascapemungutan suara dan antisipasi penetapan suara pemilu 2024.

Dari pantauan di lokasi, Hadi terlihat masuk ke ruang rapat kantor Kemenko Polhukam pukul 09.17 WIB.

Dia masuk bersama beberapa pejabat, di antaranya Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jendral Agus Subiyanto, Jaksa Agung Burhanuddin serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Silakan baca di sini.

3. Bawaslu RI soal honor PKD: Seharusnya sudah dibayar

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja turut menanggapi keluhan terkait honor panitia pengawas pemilu kelurahan/desa (PKD) yang dikabarkan belum dibayar.

"Udah dibayar seharusnya. Tanya ke Kasek (Kepala Sekretariat), seharusnya sudah dibayar," kata Bagja di kawasan Petojo Selatan, Jakarta, Jumat.

Silakan baca di sini.

4. Ketua KPU Pegunungan Arfak tepis tudingan memenangkan caleg tertentu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Yosak Saroi menepis tudingan penggelembungan suara untuk memenangkan calon anggota legislatif tertentu pada Pemilu 2024.

"Itu tidak benar. Memang ada dinamika yang berkembang tapi saya pastikan kerja KPU profesional sesuai aturan," kata Yosak saat dihubungi ANTARA dari Manokwari, Jumat.

Silakan baca di sini.

5. Tito: Dewan aglomerasi Jakarta dibentuk untuk urus macet hingga banjir

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan dewan kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya dibentuk untuk mempermudah pemerintah mengatasi beragam masalah perkotaan seperti kemacetan hingga banjir.

"Banyak masalah-masalah bersama seperti masalah banjir, masalah transportasi, masalah sampah, polusi dan segala macam, sehingga memerlukan adanya koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi untuk perencanaan pembangunannya," kata Tito saat mendatangi kantor Menko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Jumat.

Silakan baca di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024