Bandarlampung (ANTARA) - Provinsi Lampung adalah daerah agraris. Provinsi yang terdiri 15 kabupaten/kota tersebut menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tingkat produktivitas pertanian yang baik dalam menopang ketersediaan pangan nasional.

Provinsi berjuluk “Sai Bumi Ruwa Jurai” yang berarti daerah dengan keberagaman suku tersebut tak hanya mampu memenuhi kebutuhan daerahnya saja tetapi juga ikut menyokong ketersediaan pangan nasional. 

Provinsi Lampung bersama sejumlah daerah di Indonesia, di antaranya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan, menjadi daerah penyangga ketersediaan pangan nasional.

Provinsi Lampung selama ini mampu menjaga ketersediaan pangan di daerahnya. Pada periode Oktober-Desember 2023 misalnya, komoditas beras yang tersedia di daerah ini sebanyak 1,1 juta ton, sedangkan tingkat kebutuhan sebanyak 232.806 ton, sehingga terdapat surplus sebanyak 966.499 ton.

Komoditas bawang merah ketersediaan mencapai 8.442 ton, dengan kebutuhan 8.299 ton sehingga ada surplus 143 ton. Gula memiliki ketersediaan sebanyak 26.041 ton, sedangkan kebutuhannya berjumlah 25.589 ton sehingga mengalami surplus sebanyak 452 ton.

Kemudian, kedelai dengan ketersediaan 19.362 ton sementara kebutuhannya sebanyak 14.766 ton, sehingga komoditas ini surplus sebanyak 4.595 ton.


Produktivitas terjaga

Guna menjaga daerahnya tetap menjadi sebagai salah satu lokomotif pertanian nasional, Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan berbagai upaya agar produktivitas pertanian di daerahnya tetap stabil.

Sebab, berjayanya pertanian di daerah tersebut tak lepas pula dari terjaganya produktivitas lahan pertanian serta sejahteranya petani. 

Pemerintah Provinsi Lampung yang telah mendeklarasikan diri sebagai salah satu lumbung pangan nasional mencoba memenuhi gak itu melalui berbagai program, seperti menjaga lahan pertanian berkelanjutan, menyediakan cadangan bibit, mempermudah alur pengambilan pupuk bersubsidi hingga membuat sistem yang dapat memberikan kemudahan bagi para petani dengan kartu petani berjaya (KPB).

Selain itu, Pemprov Lampung juga melakukan peningkatan akses pasar dan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah produk pertanian yang dilakukan oleh petani maupun pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal ini juga akan menjadi program lanjutan dalam pengembangan Program Kartu Petani Berjaya.

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung telah mendorong percepatan tanam padi sejak musim hujan November 2023 guna memaksimalkan pengairan lahan pertanian.

"Upaya percepatan tanam padi dilakukan untuk menjaga produktivitas pertanian agar pangan dapat terus tersedia bagi konsumsi masyarakat. Beberapa daerah yang telah melakukan percepatan tanam padi di Provinsi Lampung yakni Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Pringsewu," kata Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Pemprov Lampung juga telah menyiapkan lahan sawah seluas 78 ribu hektare untuk perluasan tanam padi. Hal ini sebagai wujud optimalisasi lahan rawa menjadi tanam padi yang merupakan program lanjutan dari Kementerian Pertanian.

Luasan lahan rawa yang disiapkan oleh Pemprov Lampung untuk memperluas area tanam padi dalam mendukung penyediaan pangan dan swasembada beras tersebar di Kabupaten Tulang Bawang, Mesuji, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah.

Selain itu, penyediaan pupuk yang baik oleh pemerintah sangat berperan besar dalam upaya menjaga produktivitas dan peningkatan produksi pertanian baik kualitas maupun kuantitas.

Pada 2024, Pemprov Lampung mendapatkan jatah alokasi pupuk subsidi urea sebanyak 204 ribu ton, pupuk subsidi jenis NPK sebanyak 185 ribu ton, dan alokasi untuk NPK Formula khusus sebanyak 3.500 ton guna meningkatkan produktivitas pertanian di daerahnya.

Provinsi Lampung tahun ini memiliki target tanam padi seluas 630 ribu hektare, dan jagung seluas 466 ribu hektare. Dengan adanya pemenuhan pupuk subsidi ini diharapkan target tanam tersebut dapat tercapai.

Namun begitu, dalam upaya mengantisipasi kekurangan pupuk di tahun ini, pemerintah daerah telah mengajukan pula penambahan pupuk kepada pemerintah pusat serta mengedukasi masyarakat untuk menggunakan pupuk nonsubsidi untuk menutupi kekurangan.

Pemerintah daerah melalui program kartu tani juga memberikan kemudahan kepada petani dalam mendapatkan permodalan melalui kredit usaha rakyat untuk meningkatkan serta menjaga produksi.

Pemenuhan pupuk bersubsidi dari pemerintah sangat diperlukan para petani. Hal tersebut dapat memangkas biaya tanam padi,  meningkatkan produksi serta meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan.

Nuswantoro, salah satu petani asal Lampung Timur berharap Provinsi Lampung yang  pada 18 Maret mendatang berulang tahun ke-60, dapat memeratakan akses serta pemenuhan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan kepada seluruh petani.

Meskipun dia sudah mendapatkan jatah pupuk subsidi, namun masih dalam jumlah yang sangat terbatas atau kurang memenuhi kebutuhan.

"Ya, dapat pupuk subsidi, tapi masih terbatas, misalnya sawahnya butuh dua kuintal, ini dapatnya 1 kuintal. Jadi, kami berharap lebih mudah lagi akses pembelian pupuk," ucap Nuswantoro.

Namun begitu, para petani mengapresiasi pemerintah terkait penyediaan bibit yang selalu ada jika dibutuhkan oleh petani, sehingga sejauh ini tidak kesulitan dalam ketersediaan bibit padi saat masa tanam.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung tahun 2023, luas panen padi diperkirakan sebesar 532,77 ribu hektare, mengalami kenaikan sebanyak 14,52 ribu hektare atau 2,80 persen dibandingkan luas panen padi di 2022 yang sebesar 518,26 ribu hektare.

Nilai produksi padinya sekitar 2,73 juta ton gabah kering giling (GKG), juga mengalami kenaikan sebanyak 40,62 ribu ton GKG atau 1,51 persen dibandingkan produksi padi di 2022 yang sebesar 2,69 juta ton GKG.

Sedangkan bila dikonversikan menjadi beras untuk dikonsumsi maka produksi beras pada 2023 diperkirakan sebesar 1,57 juta ton, mengalami kenaikan sebanyak 23,35 ribu ton atau 1,51 persen dibandingkan produksi beras di 2022 yang sebesar 1,55 juta ton.

Pemprov Lampung memperkirakan produksi padi pada Januari-April 2024 mencapai 1,2 juta ton. Produksi tersebut terbagi dari hasil perkiraan panen di Maret-April sebanyak 840 ribu ton yang diperoleh dari penanaman padi di lahan 140 hektare dengan produktivitas padi per hektare sebanyak 6 ton dan di periode April-Mei sebanyak 450 ribu ton dari lahan pertanaman seluas 75 ribu hektare.

Peningkatan luas lahan dan juga produktifitas pertanian ini tentu sejalan dengan apa yang diharapkan Pemprov Lampung. Bahkan akan terus digenjot untuk tahun-tahun mendatang.

Demi mewujudkan Lampung sebagai lokomotif pertanian Indonesia, tentu dibutuhkan dukungan dari seluruh kabupaten/kota. "Lokomotif itu ada pada kalian semua para kepala dinas lingkup pertanian, bagaimana kita bisa membuktikan lokomotif pertanian itu. Lampung tidak ada alasan tidak maju di sektor pertanian, tidak ada komoditas di Lampung yang tidak nasional," ujar Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Kabupaten/kota juga harus mengambil peran dalam menyukseskan program Kartu Petani Berjaya (KPB), sebab  KPB inilah yang bisa memberikan solusi. 

Dengan demikian, nantinya tidak ada lagi petani ketika dia hendak tanam benihnya tidak ada, ketika butuh pupuk, ketersediaannya tidak ada, dan tidak ada cerita lagi saat produksinya bagus tetapi harganya rendah.

Melalui transformasi digital, hilirisasi dan industrialisasi pertanian terpadu di Provinsi Lampung, diyakini pertanian di Lampung akan terus berkembang baik meskipun masih perlu pengembangan untuk mencapai potensi penuhnya melalui e-KPB (Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik).

Oleh sebab itu, sebagaimana tema HUT ke-60 Provinsi Lampung, yakni membentuk "Harmoni dalam kolaborasi untuk Lampung berjaya", diharapkan pihak-pihak terkait di kabupaten/kota dapat berkoordinasi dan ikut serta dalam mengimplementasikan Kartu Petani Berjaya.

Semua itu guna menopang kebutuhan bibit, pupuk, sarana produksi, permodalan, hasil produksi hingga pemasaran para petani. Dengan begitu,  eksistensi Lampung sebagai lokomotif pertanian maupun lumbung pangan nasional tetap terjaga.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2024