“Harga sekarang masih dalam posisi relaksasi, dari angka sebelumnya HET Rp13.900 (per kilogram) kemudian relaksasi sampai tanggal 23 (Maret) itu Rp14.900 (per kilogram) untuk memberikan ruang supaya beras ini ketersediaannya lebih baik,” kata Arief usai mengikuti rapat tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin.
Guna mengamankan stok beras, ujarnya, pemerintah mengutamakan dari produksi dalam negeri.
“Kita justru mempersiapkan panen Maret-April ini karena harga gabah saat ini sudah mulai terkoreksi angkanya, rata-rata nasional sudah sekitar Rp6.700 (per kilogram). Kalau angka harga gabah terkoreksi artinya otomatis harga beras terkoreksi dengan catatan produksi itu harus seperti perencanaan,” kata Arief.
Sebelumnya, pemerintah melalui Bapanas memutuskan untuk menerapkan relaksasi HET beras premium yang diberlakukan sementara mulai 10 Maret hingga 23 Maret 2024.
Baca juga: Bapanas: Impor jagung disetop demi serap hasil produksi dalam negeri
Adapun relaksasi HET beras premium yang diberlakukan sementara ini menyasar pada delapan wilayah. HET disesuaikan menjadi adanya selisih lebih Rp1.000 per kilogram dibandingkan HET sebelumnya.
Relaksasi harga beras adalah kebijakan pemerintah untuk sementara menaikkan HET beras premium, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras premium di pasar tradisional dan ritel modern selama bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran.
Presiden Jokowi pun mengakui bahwa pemerintah menghadapi dilema dalam menjaga keseimbangan harga beras, karena petani menuntut harga tinggi guna menambah keuntungan mereka, sementara konsumen membutuhkan harga yang terjangkau.
Penjelasan itu, ia sampaikan ketika membagikan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kompleks Pergudangan Bulog Bakaran Batu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara, pekan lalu.
Baca juga: Bapanas-ID FOOD sasar tujuh provinsi penanganan stunting di 2024
“Kita ini sulit, kalau harga beras turun, saya dimarahi petani, tetapi kalau beras naik, saya dimarahi ibu-ibu,” ujar Jokowi dalam keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden RI.
Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Ia mengatakan adanya tantangan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan tahunan sebanyak 31 juta ton, antara lain kondisi iklim.
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024
