"Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memajukan kesetaraan perempuan dan laki-laki, dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik Indonesia, sejak hari kemerdekaan kita pada 1945. Hal ini sudah diamanatkan dalam konstitusi kita. Komitmen kami juga tercermin dalam banyak tindakan dan peraturan," kata Ketua Delegasi RI, Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA Lenny N Rosalin dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan hal tersebut dalam sesi Side Event: Indonesia, Sweden, dan Australia, di Sidang Commision on the Status of Women (CSW) ke-68 di UN Head Quarter, New York.
Dia menjelaskan penganggaran yang responsif gender suatu pendekatan penganggaran yang dapat memperbaikinya, ketika kebijakan fiskal dan prosedur administratif disusun untuk mengatasi ketidaksetaraan gender di banyak bidang pembangunan.
Baca juga: KPPPA: Perempuan miliki potensi besar berkontribusi pada PDB negara
Dia mengatakan jumlah perempuan hampir separuh dari populasi Indonesia sehingga menjadikan mereka separuh dari perekonomian dan kekuatan Indonesia.
Oleh karena itu, menurut dia, perempuan merupakan kelompok yang penting untuk bangkit kembali dari pandemi dan krisis global.
"Penelitian juga menunjukkan bahwa ketika perempuan berdaya secara ekonomi, mereka juga menginvestasikan pendapatannya untuk nutrisi, kesehatan, dan pendidikan anak-anak mereka, yang berarti mendorong pembangunan berkelanjutan untuk generasi mendatang," katanya.
Dengan kata lain, ujarnya, pemberdayaan perempuan menjadi katalisator pengentasan kemiskinan dan stabilitas ekonomi, sehingga mengarah kepada kesejahteraan semua orang.
Baca juga: KPPPA: Pentingnya kolaborasi hadapi tantangan kesetaraan gender ASEAN
Baca juga: KPPPA sampaikan pernyataan nasional pengentasan kemiskinan di CSW 68
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
