Dikutip dari laman resmi MA, pelantikan yang bertempat di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat pada Senin itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 14/TPA Tahun 2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung.
Dalam sambutannya, ia berpesan agar dua dirjen yang baru dilantik tersebut untuk menunaikan amanat barunya dengan sebaik-baiknya.
“Pada pundak saudara terpikul tanggung jawab untuk membangun dan memajukan peradilan Indonesia di masa depan. Ada di tangan saudara tersimpan kewenangan yang menjadi tumpuan bagi keberlanjutan program-program strategis Mahkamah Agung di masa yang akan datang, khususnya di lingkungan peradilan yang saudara pimpin. Laksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Syarifuddin berharap pelantikan kali ini dapat membawa berkah baik bagi diri sendiri maupun lembaga peradilan Indonesia dalam rangka melanjutkan perwujudan program visi MA di masa depan.
Guru Besar Universitas Diponegoro itu mengingatkan kembali beberapa hal yang patut menjadi fokus dua dirjen baru tersebut selama menjalankan kepemimpinan, salah satunya mengenai pentingnya inovasi dalam pelayanan peradilan.
Ia mencatat telah banyak inovasi yang diciptakan satuan-satuan peradilan, baik yang berbasis IT dan digital maupun yang bersifat inovasi pelayanan. Hasilnya pun telah meningkatkan kerja penyelesaian perkara. Namun, ia mengingatkan, dalam berinovasi juga harus tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
“Jangan sampai demi kepentingan inovasi lantas mengorbankan kualitas putusan dan mempertaruhkan nilai keadilan. Karena itu, saya mengajak kepada kita semua untuk selalu berkolaborasi memadukan antarinovasi agar selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.
Ia juga menekankan dua pilar utama yang mendukung integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, yakni transparansi dan akuntabilitas, khususnya terkait dengan penyerapan anggaran yang mana masyarakat hak memiliki hak untuk tahu. Untuk itu, ia memerintahkan adanya pemeriksaan mendadak minimal satu kali dalam tiga bulan.
“Saya meminta kepada seluruh pejabat eselon I Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama agar wajib mengawasi pelaksanaan pembayaran APBN pada satuan kerja masing-masing dengan melakukan pemeriksaan mendadak minimal satu kali dalam tiga bulan dan melaporkan hasilnya langsung kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial,” ujarnya.
Pada akhir sambutannya, Syarifuddin menyampaikan terima kasih kepada Bambang Hery Mulyono sebagai Plt Dirjen Badilag dan Bambang Myanto selaku Plt Dirjen BadimilTUN yang telah menunjukkan pengabdian tulusnya kepada lembaga dengan memimpin dengan baik dan penuh dedikasi selama lebih dari satu tahun lamanya.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
