Anggota KY Taufiq HZ mengungkapkan, sebanyak 37 calon hakim agung tersebut berhasil melewati ambang batas (passing grade) nilai yang telah ditentukan oleh KY.
"Keputusan kelulusan seleksi kualitas ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat," ujar Taufiq dalam konferensi pers pengumuman kelulusan seleksi kualitas calon hakim agung 2024 yang dipantau secara daring.
Baca juga: KY umumkan calon hakim agung dan ad hoc HAM yang lolos tahap pertama
Ia menyebutkan peserta seleksi calon hakim agung yang lolos berhak mengikuti seleksi kesehatan pada 22-23 April 2024 serta seleksi kepribadian dan kompetensi pada 24-30 April 2024.
Calon hakim agung yang lulus seleksi kualitas tetapi tidak mengikuti seleksi kesehatan dan kepribadian, kata dia, akan dinyatakan gugur. Di sisi lain, Taufiq meminta peserta seleksi mengabaikan berbagai pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan atau kelulusan dalam proses seleksi.
Baca juga: KY tegaskan UU tak larang polisi ikut seleksi hakim "ad hoc" HAM
Selain itu, dia berharap masyarakat dengan identitas yang jelas dapat memberikan informasi atau pendapat secara tertulis tentang rekam jejak (integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter) calon hakim agung yang lolos seleksi kualitas.
Informasi atau pendapat tertulis diterima Tim Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia paling lambat pada 22 Mei 2024 di alamat e-mail: rekrutmen@komisiyudisial.go.id atau pada alamat Komisi Yudisial Republik Indonesia (Tim Sekretariat Seleksi Calon Hakim Agung) di Jalan Kramat Raya Nomor 57, Jakarta Pusat (10450), Telpon (021) 3905876-77 / 31903661.
Baca juga: Komisi Yudisial umumkan calon Hakim Agung lolos seleksi tahap tiga
Taufiq membeberkan, 37 calon hakim agung yang lolos tersebut meliputi 15 orang calon hakim agung yang memilih kamar pidana, 6 orang memilih kamar perdata, 4 orang memilih kamar agama, 4 orang memilih kamar tata usaha negara, serta 8 orang memilih kamar tata usaha negara khusus pajak.
Berikut daftar nama 37 calon hakim agung yang lolos pada seleksi kualitas:
A. Kamar Pidana
1. Bondan (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar)
2. Abdul Azis (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan)
3. Ahmad Shalihin (Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara)
4. Alimin Ribut Sujono (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin)
5. Annas Mustaqim (Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI)
6. Andreas Eno Tirtakusuma (Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya)
7. Aviantara (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado)
8. Bambang Antariksa (Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Palembang)
9. Eddy Parulian Siregar (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda)
10. Edward Tumimbul Hamonangan Simarmata (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang)
11. Khamim Thohari (Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI)
12. Marolop Simamora (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda)
13. Setyanto Hermawan (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar)
14. Sohe (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang)
15. Sudharmawatiningsih (Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI)
B. Kamar Perdata
1. Bambang Hery Mulyono (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI)
2. Edy Pramono (Hakim Tinggi Pemilah Perkara pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI)
3. Ennid Hasanuddin (Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI)
4. Gunawan Widjaja (Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)
5. Eko Purwanto (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau)
6. Sobandi (Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)
C. Kamar Agama
1. Insyafli (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)
2. Lailatul Arofah (Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI)
3. Mamat Ruhimat (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)
4. Muhayah (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda)
D. Kamar Tata Usaha Negara
1. Bonnyarti Kala Lande (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang)
2. Hari Sugiharto (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI)
3. Mukhlis (Wakil Rektor Universitas Malikussaleh)
4. Mustamar (Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI)
E. Kamar Tata Usaha Negara (Khusus Pajak)
1. Ali Hakim (Ketua Pengadilan Pajak )
2. Budi Nugroho (Hakim Pengadilan Pajak)
3. Diana Malemita Ginting (Auditor Utama pada Inspektorat II, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan)
4. Doni Budiono (Pengacara pada PDB Law Firm)
5. Hari Sih Advianto (Hakim Pengadilan Pajak)
6. Tri Hidayat Wahyudi (Hakim Pengadilan Pajak)
7. Widodo (Tenaga Ahli pada Badan Legislasi DPR RI)
8. Yosephine Riane Ernita Rachmasari (Hakim Pengadilan Pajak)
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024
