Beijing (ANTARA) - Pemerintah China menyebut perlu ada langkah substantif dari komunitas internasional untuk mengatasi Konflik Palestina-Israel yang telah berlangsung sejak 7 Oktober 2023 dan mengakibatkan puluhan ribu korban jiwa, serta kehancuran masif infrastruktur publik dan permukiman warga di Jalur Gaza.

"Saat ini prioritas utama adalah mencapai gencatan senjata secepatnya, melakukan segala cara untuk melindungi warga sipil, menghindari lebih banyak korban jiwa dan meringankan krisis kemanusiaan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian.

Komunitas internasional perlu mengambil langkah-langkah substantif dan melakukan tindakan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan ini," katanya saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing pada Selasa (19/3).

Konflik berkepanjangan itu telah menewaskan lebih dari 31.700 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak di wilayah kantong padat penduduk tersebut. Sementara hampir 73.800 lainnya terluka akibat kehancuran massal dan kekurangan bahan-bahan kebutuhan pokok.

"Sudah lebih dari lima bulan sejak konflik Gaza pecah. Situasi kemanusiaan di lapangan menjadi sangat mengerikan. Rumah Sakit Dar Al-Shifa yang mengalami kesulitan adalah contoh krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza," tambah Lin Jian.

China, kata Lin Jian, juga mendukung pemerintahan di bawah perdana menteri baru Palestina, Mohammad Mustafa, untuk dapat mengelola harapan rakyat Palestina.

"China mengucapkan selamat kepada Mohammad Mustafa sebagai Perdana Menteri Palestina yang baru. Setiap pengaturan soal masa depan dan nasib Palestina harus mengikuti prinsip 'Rakyat Palestina memerintah Palestina' dan sepenuhnya mencerminkan aspirasi rakyat Palestina," ungkap Lin Jian.

Lin Jian juga mengatakan Pemerintah China mendukung Otoritas Palestina dalam menegakkan otoritasnya dan secara efektif mengendalikan seluruh wilayah Palestina.

"Kami mendukung semua faksi politik di Palestina dalam mencapai rekonsiliasi internal melalui konsultasi dan dialog. China siap bekerja sama dengan semua pihak untuk meredakan ketegangan yang terjadi saat ini dan mengembalikan permasalahan Palestina ke jalur yang benar dalam solusi dua negara," kata Lin Jian.

Menurut PBB, serangan membabi buta Israel itu telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza terpaksa mengungsi di tengah blokade yang melumpuhkan sebagian besar makanan, air bersih, dan obat-obatan. Sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur.

Pada 24 November 2023, Qatar menjadi mediator antara Israel dan Hamas dalam kesepakatan mengenai gencatan senjata sementara, pertukaran tahanan dan sandera dan juga pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Gencatan senjata telah diperpanjang beberapa kali dan berakhir pada 1 Desember 2023 namun saat ini lebih dari 100 sandera diyakini masih ditahan Hamas di Gaza.

Israel juga dituntut akibat melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Putusan sela pada Januari 2024 memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida, dan mengambil tindakan untuk menjamin bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

Baca juga: Yaman terus serang kapal di Laut Merah sampai perang Gaza dihentikan
Baca juga: AS sebut Israel harus lindungi warga sipil di Gaza

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2024