Seoul (ANTARA) - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengajak negara-negara demokrasi untuk bersama-sama mengatasi disinformasi guna menjamin pemilu yang adil dan mempertahankan landasan demokrasi.

“Negara-negara demokrasi yang menganut nilai-nilai universal harus bersatu dan bersama-sama menghadapi disinformasi,” kata Yoon saat memimpin sesi “Teknologi, Pemilu, dan Mis-/Dis-informasi" pada KTT Demokrasi ke-3 di Seoul, Rabu.

Dia mengatakan bahwa 2024 adalah tahun pemilu super, ketika sepertiga penduduk dunia mendatangi tempat-tempat pemungutan suara. Korsel, misalnya, akan menggelar pemilu pada 10 April.

Menurut Yoon, disinformasi bisa menghasut orang untuk membuat keputusan yang salah dan mengancam pemilu yang menjadi dasar demokrasi.

Oleh karena itu, negara-negara demokrasi berkewajiban menjaga landasan demokrasi melalui pemilu yang adil dan jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, kata dia.

“(Disinformasi) Ini jelas merupakan provokasi terhadap demokrasi,” katanya, menambahkan.

Dia juga mengatakan bahwa negara-negara demokrasi harus bersama-sama mempersiapkan undang-undang dan sistem untuk menangani disinformasi dengan tegas, termasuk dalam kasus ketika agen asing berupaya mempengaruhi pemilu negara lain.

Yoon menyerukan adanya pertukaran teknologi untuk menghadapi kekuatan-kekuatan yang mengeksploitasi kecerdasan buatan (AI) dan teknologi digital untuk menghasilkan disinformasi, serta menciptakan AI dan sistem digital baru untuk menemukan dan menghilangkan kekuatan-kekuatan itu.

“Jika disinformasi dan misinformasi yang jahat masih belum bisa dihentikan, kita harus melakukan anti-propaganda yang kuat dan sistematis secara bersama-sama,” kata dia.

Dia juga mengingatkan pentingnya melindungi demokrasi demi generasi mendatang karena saat demokrasi memperluas kebebasan individu dan hak asasi manusia.

Demokrasi juga disebutnya menjadi landasan bagi perdamaian dan kemakmuran global.

“Sebagai pemimpin, kita harus menjaga warisan besar yang disebut demokrasi ini dan meneruskannya kepada generasi mendatang,” katanya.

Sumber: Yonhap

Baca juga: Pernikahan di Korsel meningkat untuk pertama kalinya dalam 12 tahun
Baca juga: Presiden Korsel: izin medis tak boleh dijadikan alat melawan rakyat


Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024