Pusat Kajian Maritim rekomendasikan pemerataan SDM di Maluku Utara

"Percepatan pemerataan SDM dan pembangunan pelabuhan perikanan untuk memberikan pelayanan yang optimal dan mampu menghadirkan kepastian hukum bagi pelaku usaha perikanan," ujarnya dalam diskusi virtual yang dipantau dari Jakarta, Kamis.

Selain itu, soal pemberdayaan nelayan, dirinya juga berharap pemerintah melakukan evaluasi atas mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20216 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam di Provinsi Maluku.

Hal itu penting dilaksanakan agar sektor kelautan perikanan di Maluku Utara yang kaya akan sumber daya ikan jenis pelagis besar ini mampu mendongkrak perekonomian masyarakat nelayan di kawasan itu, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari sisi pendidikan serta kesehatan.

Bila menilik data KKP, produksi perikanan tangkap jenis tuna pada 2021 mencapai 361.501 ton serta sebanyak 378.111 ton pada 2023. "Capaian itu meningkat, tetapi belum berdampak dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat," ujar Abdul.

Dirinya turut berharap adanya perbaikan mekanisme pengurusan perizinan perikanan tangkap dan sarana-prasarana pendukung kegiatan perikanan tangkap.

Selain itu, kehadiran pemerintah daerah juga diharapkan hadir untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Baca juga: KKP ungkap belum ada usulan pembangunan pangkalan PSDKP Maluku Utara
Baca juga: KKP sertifikasi 300 nelayan Maluku Utara tingkatkan kemampuan teknis
Baca juga: Komisi IV DPR dukung Malut jadi lumbung ikan nasional