"Tambahan dana desa tersebut merupakan reward dari pemerintah pusat bagi 40 desa di Kotabaru yang mempunyai kinerja baik sesuai kriteria yang ditetapkan," kata Plt Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotabaru Muhammad Falih Ariyanto, di Batulicin, Jumat.
Baca juga: KPPN Kotabaru salurkan dana desa tahap pertama untuk Tanah Bumbu
Kriteria yang ditetapkan yaitu bebas korupsi, desa yang telah menganggarkan dan menyalurkan dana earmark atau BLT, ketahanan pangan, dan stunting.
Selain itu, juga terdapat kriteria kinerja berdasarkan kinerja desa dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa serta penghargaan desa dari kementerian/lembaga.
Falih menuturkan, tahun ini dana desa untuk Kabupaten Kotabaru meningkat sekitar 1,4 persen dari pagu tahun lalu sebesar Rp161,62 miliar dengan jumlah desa yang sama.
Baca juga: Pemkab HSS terbaik pengelolaan dana desa 2023 se-Kalsel
Sebelumnya pada periode 2023, Kabupaten Kotabaru juga memperoleh tambahan dana desa sebesar Rp5,59 Milyar yang diterima oleh 40 desa.
"Dengan percepatan BLT sebagai bagian dari dana desa earmark ini, pada 2024 terdapat peningkatan jumlah desa yang menerima insentif melalui tambahan dana desa oleh pemerintah pusat. Dan yang utama adalah memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat melalui BLT yang dapat diterima pada bulan Ramadhan in," ujar Falih.
KPPN Kotabaru berkomitmen untuk terus melakukan upaya percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di "Bumi Saijaan" Tanah Bumbu "Bumi Bersujud".
Baca juga: Kemendes PDTT dorong puluhan desa di Kalsel jadi desa wisata
"Salah satu upaya yang kami lakukan dengan melakukan diskusi dan koordinasi bersama pemerintah daerah untuk mengurai apa yang menjadi penghambat dalam proses percepatan penyaluran BLT dana desa," kata Falih Ariyanto.
Pewarta: Imam Hanafi/sujud mariono
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
