"Kami mengetahui kunjungan PM Eswatini Russell Mmiso Dlamini ke Taiwan baru-baru ini. Ini merupakan provokasi besar terhadap prinsip 'Satu China' dan kedaulatan China, China dengan tegas menentang hal ini," kata Lin Jian saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China pada Jumat.
Pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen menerima kunjungan PM Eswatini Russell Dlamini dan rombongannya pada Selasa (19/3).
Dlamini memimpin rombongan tiba di Taiwan pada Senin (18/3) untuk kunjungan selama 5 hari dan merupakan kunjungan pertama ke Taiwan sejak menjabat pada November 2023.
Saat ini hanya ada 12 negara yang punya hubungan diplomatik dengan Taiwan yaitu Belize, Guatemala, Paraguay, Haiti, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Kepulauan Marshall, Palau, Tuvalu, Eswatini dan Vatikan.
"Hanya ada satu China di dunia, Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah China, dan Pemerintah Republik Rakyat China adalah satu-satunya pemerintahan sah yang mewakili seluruh China," ungkap Lin Jian.
Lin Jian menyebut selama 56 tahun terakhir apa yang disebut "hubungan diplomatik" antara Eswatini dan wilayah Taiwan tidak memberikan manfaat nyata kepada masyarakat Eswatini.
"Pembangunan nasional Eswatini hampir tidak mencapai kemajuan apa pun. Kami yakin masyarakat Eswatini mengetahui hal ini dengan baik. Pihak berwenang Taiwan menghambur-hamburkan uang pembayar pajak untuk mendukung beberapa petinggi di Eswatini guna mempertahankan apa yang disebut 'hubungan diplomatik'," ungkap Lin Jian.
Hubungan seperti itu, menurut Lin Jian, tidak ada gunanya bagi masyarakat Taiwan dan Eswatini.
"Selain itu lebih dari 180 negara dan organisasi internasional menegaskan komitmen mereka terhadap prinsip 'Satu China' setelah pemilu di wilayah Taiwan.
"Baru-baru ini, Nauru membangun kembali hubungan diplomatik dengan China, mengurangi jumlah negara yang memiliki apa yang disebut 'hubungan diplomatik' dengan wilayah Taiwan menjadi hanya 12 negara," jelas Lin Jian.
Pihak-pihak tertentu yang berkuasa di Eswatini bertentangan dengan tren zaman, menurut Lin Jian, mempertahankan apa yang disebut "hubungan diplomatik" dengan wilayah Taiwan dan tidak mendapat dukungan dan tidak akan bertahan lama.
"Kami percaya bahwa masyarakat Eswatini akan melihat dengan jelas kebenaran tentang 'kemerdekaan Taiwan' dan mengakui bahaya dari 'diplomasi dolar' yang cacat antara Taiwan dan Eswatini," ungkap Lin Jian.
Lin Jian mendesak orang-orang tertentu yang berkuasa di Eswatini untuk melihat secara langsung kesepakatan yang berlaku dalam komunitas internasional, menahan diri untuk tidak menipu diri sendiri.
"Atau dengan sengaja meremehkan prinsip 'Satu China', yang merupakan norma dasar yang mengatur hubungan internasional, serta menyadari kesalahan menyadari dan memperbaiki kesalahan mereka. cara sesegera mungkin," kata Lin Jian.
Taiwan baru menyelenggarakan pemilu pada 13 Januari 2024 yang dimenangi kandidat dari partai berkuasa Partai Progresif Demokratik (DPP) William Lai Ching-te.
Ia digambarkan sebagai pembela demokrasi Taiwan, namun Beijing menyebut dia "berbahaya" dan menjadi salah satu "kelompok separatis" sehingga dapat memicu konflik lintas Selat.
Saat ini Lai masih menjadi wakil pemimpin Tsai Ing-wen dan ini akan menjadi masa jabatan DPP ketiga secara berturut-turut.
Di bawah kepemimpinan pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik (DPP) sejak 2016, Taiwan mengambil sikap keras menentang Beijing serta prinsip "Satu China" yang mengatakan bahwa Taiwan merupakan wilayah di bawah kekuasaan Beijing.
Baca juga: Pemimpin Taiwan kunjungi Eswatini, sekutu terakhir di Afrika
Baca juga: Raja Eswatini sebut sembuh dari COVID berkat kiriman obat dari Taiwan
Baca juga: PM Eswatini meninggal setelah terkena COVID-19
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024
