Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama DPR RI melakukan edukasi tentang pengelolaan hilir migas kepada masyarakat di Surabaya, Jawa Timur, sebagai upaya memastikan pengaturan dan pengawasan pasokan BBM dan gas bumi berjalan dengan baik.

Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan pihaknya berharap kegiatan hilir minyak dan gas bumi dapat berjalan dengan baik.

"Tidak terjadi kekurangan pasokan untuk memudahkan kegiatan Bapak dan Ibu semua," ujarnya saat hadir menyapa masyarakat dalam agenda edukasi bertajuk "Sinergi BPH Migas dan DPR RI" di Surabaya, Jatim, Minggu (24/3/2024).

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, Wahyudi mengatakan masyarakat sebagai konsumen dapat membeli BBM subsidi (Biosolar) dan kompensasi (Pertalite) dengan menggunakan kode QR.

"Layanan kode QR ini tersebar di SPBU yang juga dekat dengan domisili masyarakat," sebutnya.

Wahyudi menambahkan BPH Migas akan terus menjaga agar pemanfaatan BBM subsidi dapat tepat volume dan tepat sasaran.

Selain itu, menurut dia, penggunaan gas bumi juga dapat dimanfaatkan semakin luas, baik untuk sektor industri maupun jaringan gas rumah tangga.

"Kami menitipkan kepada Bapak dan Ibu untuk turut mengawasi pemanfaatan BBM subsidi dan kompensasi negara, khususnya di wilayah Jawa Timur, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat yang memang berhak untuk menggunakan," jelasnya.

Wahyudi melanjutkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) juga turut memudahkan konsumen pengguna usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi air yang menggunakan motor tempel untuk angkutan umum/perseorangan, dan pelayanan umum mendapatkan Biosolar dan Pertalite.

"Mereka yang termasuk kelompok tersebut dapat mengakses Biosolar dan Pertalite dengan menunjukkan surat rekomendasi yang disahkan oleh SKPD (satuan kerja perangkat daerah) setempat," ucapnya.

Wahyudi juga mengingatkan masyarakat dapat berpartisipasi mengawasi dan melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi melalui chat WhatsApp BPH Migas di nomor 081230000136.
Suasana acara bertajuk "Sinergi BPH Migas dan DPR RI" di Surabaya, Jatim, Minggu (24/3/2024). ANTARA/HO-Humas BPH Migas

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Bambang Dwi Hartono mengatakan adanya pasokan gas bumi di wilayah Jawa Timur turut menjadi penggerak energi bagi industri dan masyarakat sekitar.

"Komisi VII DPR tentu mendukung, arahnya terkait penyediaan minyak dan gas bumi yang lebih ekspansif," tuturnya.

Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Surabaya Galih Pradipto menjelaskan pihaknya senantiasa mengimbau masyarakat menjaga kerahasiaan kode QR yang didapatkan dari aplikasi MyPertamina, karena hanya masyarakat berhak yang dapat menikmati BBM subsidi.

"Kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu, jangan memberikan kode QR di aplikasi kepada orang lain, karena itu dapat disalahgunakan," jelasnya.

Baca juga: Beri manfaat nyata, BPH Migas terus kawal BBM Satu Harga
Baca juga: BPH Migas terus tingkatkan koordinasi pantau pasokan BBM dan gas bumi
Baca juga: BPH Migas jaga pasokan BBM dalam kondisi aman saat Ramadhan-Idul Fitri

 

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024