Bagi saya, pendapat dari lembaga-lembaga rating internasional seperti S&P ini sangatlah baik karena secara konsisten dapat menjadi pengingat bagi pemerintah agar terus membawa dampak-dampak yang baikJakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan lembaga pemeringkat Standard & Poor’s (S&P) Global Rating mengapresiasi capaian perekonomian Indonesia beberapa tahun terakhir.
Salah satu yang disorot adalah kinerja Indonesia yang relatif stabil bahkan bertumbuh secara konsisten ketika negara-negara lain mengalami penurunan rating dan performanya akibat pandemi dan ketidakpastian global.
“Bagi saya, pendapat dari lembaga-lembaga rating internasional seperti S&P ini sangatlah baik karena secara konsisten dapat menjadi pengingat bagi pemerintah agar terus membawa dampak-dampak yang baik,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
S&P Global Rating melakukan kunjungan ke Indonesia sebagai tindak lanjut dari kunjungan pada Juni 2023, di mana rating dan outlook Indonesia berupa BBB/Stable dikeluarkan pada Juli 2023.
Delegasi S&P Global Rating yang hadir dalam kunjungan di antaranya Managing Director Global Head of Sovereign Ratings Roberto Sifon-Arevalo, Regional Head of APAC Sovereign Ratings Kim Eng Tan, dan Director of Sovereign and International Public Finance Ratings Andrew Wood.
“Kami mengupas kinerja perekonomian Indonesia tahun 2023 di tengah turbulensi perekonomian global hingga capaian perekonomian Indonesia 2024 sejauh ini,” ujar Sri Mulyani.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami surplus sebesar Rp22,8 triliun per 15 Maret 2024.
Pendapatan negara tercatat sebesar Rp493,2 triliun atau setara dengan 17,6 persen dari target yang sebesar Rp2.802,3 triliun. Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp399,4 triliun, terdiri dari penerimaan pajak Rp342,9 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp56,5 triliun. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp93,5 triliun dan hibah Rp0,2 triliun.
Sementara belanja negara tercatat sebesar Rp470,3 triliun. Nilai itu setara dengan 14,1 persen dari pagu anggaran sebesar Rp3.325,1 triliun. Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar rp328,9 triliun yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp165,4 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp163,4 triliun. Adapun transfer ke daerah tercatat sebesar Rp141,4 triliun.
Adapun keseimbangan primer tercatat sebesar Rp132,1 triliun. Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.
Baca juga: Menkeu terima kunjungan CEO Freeport
Baca juga: RI bantu pelatihan di Laos untuk pertemuan menkeu dan bank sentral
Baca juga: Pajak jadi komponen penting, Menkeu minta masyarakat segera lapor SPT
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
