"Pesantren adalah pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat, ini yang kami kembangkan sekarang makanya dibentuk Hebitren (Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren) menjadi jawaban bahwa pesantren harus mampu menjadi pusat pemberdayaan masyarakat," kata Wapres memberi sambutan pada acara Indonesia Qur'an Hours 2024 "Indonesia Bersatu Indonesia Bangkit" di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan pemerintah saat ini mempunyai komitmen besar untuk membangun ekonomi dan keuangan syariah. Oleh karena itu, kata Wapres, pesantren juga mempunyai peran untuk mengembangkan soal perbankan syariah, asuransi syariah hingga pasar modal syariah.
"Pesantren memang harus menjadi pusat pengembangan, selama ini kan sudah fiqihnya sudah dijalankan, belajar fiqih. Karena itu kita kembangkan, kita lembagakan, kita institusikan ekonomi syariah apa yang di dalam fiqih itu. Kegiatan perbankan-perbankan syariah, asuransi syariah kemudian juga pasar modal syariah itu kita kembangkan makanya sekarang kita giatkan dan pesantren harus menjadi pusatnya," ucap Wapres.
Lebih lanjut, Wapres mengatakan pemerintah telah membangun Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai komitmen untuk membangun ekonomi dan keuangan syariah.
"Di pusat dibentuk namanya KNEKS, ketuanya siapa? Presiden, wakil ketua merangkap ketua hariannya siapa?, Wakil Presiden saya, sekretarisnya siapa? Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, anggotanya siapa? empat menko (menteri koordinator) dan menteri terkait. Semuanya ikut urusi, itu di pusat itu, namanya KNEKS," ujar Wapres.
Sementara di daerah, kata Wapres, juga dibentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan`Syariah (KDEKS) untuk menggerakkan potensi ekonomi syariah di daerah-daerah.
"Siapa ketuanya? gubernur-gubernur itu semuanya. Jadi, kita kembangkan untuk apa KDEKS untuk menggerakkan potensi ekonomi syariah di daerah-daerah ini dalam rangka melaksanakan tuntunan Al-Quran, bukan hanya dibaca tetapi juga diamalkan, syariah itu diterapkan," ucap Wapres.
Ia juga menekankan bahwa jika kita mau mengembangkan ekonomi harus sesuai dengan syariah. Menurutnya, ekonomi merupakan bagian dari muamalah.
"Ekonomi bagian dari yang namanya muamalah, harus syariah sebab ber-muamalah yang tidak syariah, berdagang, berekonomi tidak syariah, kata ulama ber-muamalah tidak sesuai syariah sama dengan tidak ada walaupun ada untungnya besar tidak ada, tidak ada nilainya," kata Wapres.
Baca juga: Riset BRIN ungkap peran pesantren meningkatkan inklusi keuangan
Baca juga: BSI perkuat ekosistem ekonomi pesantren lewat agen laku pandai
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024
