Lin menyampaikan pernyataan tersebut dalam konferensi pers rutin, Kamis, ketika merespons pertanyaan media tentang komentar Jubir Kemenlu Korsel yang dinilai bias dan tidak faktual mengenai masalah Laut China Selatan selama beberapa hari terakhir.
"China menyesalkan hal ini dan telah mengajukan protes ke Korsel," kata Lin, seraya menambahkan bahwa Korsel bukan pihak yang terlibat dalam masalah Laut China Selatan dan apa yang telah dilakukan Korsel akhir-akhir ini tidak memberikan kontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan, apalagi untuk hubungan China-Korsel.
Pada 23 Maret, Filipina sekali lagi melanggar janjinya dengan mengirimkan sebuah kapal pemasok dan dua kapal penjaga pantai untuk menyusup secara ilegal ke perairan sekitar Ren'ai Jiao dengan dalih mengirimkan pasokan kebutuhan sehari-hari.
"Kami telah memperjelas posisi kami mengenai misi pasokan Filipina ke Ren'ai Jiao. Saya ingin menekankan sekali lagi bahwa Ren'ai Jiao adalah bagian dari Nansha Qundao, China dan selalu menjadi wilayah China," katanya.
Faktanya adalah Filipina tidak mengirimkan kebutuhan sehari-hari, namun bahan-bahan konstruksi untuk memperbaiki dan memperkuat kapal perang yang terdampar secara ilegal, kata Lin seraya menambahkan bahwa tujuan mereka adalah untuk mendirikan pos terdepan permanen di terumbu tak berpenghuni milik China dalam upaya menduduki Ren'ai Jiao secara permanen, yang merupakan tindakan ilegal.
Lin mengatakan Filipina berulang kali melanggar komitmennya terhadap China, dan secara serius melanggar Pasal 5 Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan.
Merespons penyusupan kapal-kapal Filipina, Penjaga Pantai China akan mengambil tindakan penegakan hukum yang diperlukan dan operasi mereka di lokasi tersebut dibenarkan, profesional dan terkendali.
China meminta Filipina untuk segera menghentikan pelanggaran terhadap kedaulatan dan hak China serta berhenti melakukan provokasi, kata Lin, dan menambahkan bahwa jika Filipina terus menempuh jalur yang salah, maka China akan mengambil tindakan tegas untuk menjaga kedaulatan teritorial serta hak dan kepentingan maritim negara itu.
Jubir tersebut mengatakan kebebasan navigasi di Laut China Selatan tidak pernah menjadi masalah. Lebih dari 100.000 kapal komersial berlayar melalui perairan tersebut setiap tahun dan tidak ada satupun yang menemui hambatan.
Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024
