"Selama ini peran perempuan masih sering terabaikan, karena pengaruh budaya, status sosial yang mendiskriminasikan peran dan aksesibilitas perempuan di berbagai bidang termasuk dalam perubahan iklim," kata Bintang Puspayoga dalam keterangan, di Jakarta, Sabtu.
Perubahan iklim merupakan isu global yang memiliki dampak signifikan bagi perempuan dan anak di Indonesia.
"Sebagai negara kepulauan dengan beragam ekosistem dan masyarakat serta berada di kawasan ring of fire, perubahan iklim menimbulkan tantangan khusus yang harus dihadapi oleh perempuan dan anak, terutama yang tinggal di daerah rawan bencana dan lingkungan rentan," katanya.
Bintang Puspayoga berharap Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) yang telah diluncurkan mampu menjawab isu gender yang mengemuka akibat perubahan iklim, di antaranya dengan meningkatkan akses pengetahuan dan informasi, meningkatkan partisipasi perempuan dan kelompok rentan, serta memberi manfaat secara ekonomi maupun nonekonomi.
"Saya berharap dengan diluncurkannya Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim, langkah kita untuk mengarusutamakan gender dalam aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim akan semakin konkret dilaksanakan, serta menjadi sarana bagi kita semua untuk berbagi pengetahuan, gagasan, dan pengalaman, serta membangun kemitraan yang kuat untuk mencapai tujuan kita bersama," katanya.
Dokumen RAN GPI disusun berdasarkan komitmen pemerintah untuk melaksanakan Lima Work Programme of Gender (LWPG) yang disampaikan pada Konferensi Para Pihak (COP) ke-27 di Mesir pada November 2022 dan diperkuat dalam Konferensi Para Pihak (COP) ke-28 di Dubai pada Desember 2023 lalu.
Baca juga: Menteri Bintang apresiasi kelompok Pekka Nelayan berdayakan perempuan
Baca juga: Pemerintah luncurkan Peta Jalan Ekonomi Perawatan majukan perempuan
Baca juga: Menteri Bintang: Kerja perawatan bakal mampu tekan kesenjangan gender
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
