Berikut ikhtisar beritanya:
DJP sebut pemadanan NIK-NPWP telah mencapai 91,7 persen
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebutkan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah mencapai 91,7 persen per 31 Maret 2024, yakni sebanyak 67,47 juta dari total 73,58 juta wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
“Pemadanan NIK dan NPWP prosesnya masih terus berjalan, angkanya sedikit-sedikit bergerak,” kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti saat konferensi pers di Jakarta, Senin.
Pemerintah mitigasi gejolak Ramadhan dan Idul Fitri guna jaga inflasi
Pemerintah menyatakan akan terus berupaya memitigasi risiko gejolak harga pada masa Ramadhan dan Idul Fitri untuk menjaga inflasi, terutama dalam mengendalikan harga pangan dan tarif transportasi.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan stabilisasi pasokan terus dilakukan untuk menjaga kecukupan stok domestik dan keterjangkauan harga, antara lain melalui operasi pasar dan pasar murah, percepatan pengadaan impor, relaksasi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dan penyaluran beras SPHP, serta melakukan koordinasi pengendalian inflasi HBKN (Hai Besar Keagamaan Nasional) di seluruh daerah.
DJP catat 12,7 juta wajib pajak telah lapor SPT per 31 Maret 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 12,7 juta wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan per 31 Maret 2024.
“Per 31 Maret pukul 11.50 WIB, sudah disampaikan 12.697.754 SPT. Ini capaiannya 65,88 persen dari total yang wajib lapor SPT,” kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti saat konferensi pers di Jakarta, Senin.
Bahlil: Keputusan pemulihan IUP dilakukan bersama menteri teknis lain
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keputusan pemulihan izin usaha pertambangan (IUP) harus melalui rapat pleno antara Menteri Investasi, Menteri ESDM dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Hal ini disampaikan oleh Bahlil dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Senin, terkait dengan tudingan meminta upeti sebagai syarat pemulihan IUP sejumlah perusahaan.
Kementerian PUPR alokasikan Rp35,45 triliun untuk IKN tahun ini
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan kementeriannya menyiapkan Rp35,45 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2024 dengan alokasi terbesar untuk pembangunan infrastruktur transportasi.
"Alokasi (Ditjen) Bina Marga Rp16,67 triliun untuk melanjutkan pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Timur, Jalan Feeder Distrik di kawasan IKN, Jalan Tol Seksi 3A, 3B, 5A, 5B, 6A, 6B, dan 6C1, serta sisi landasan udara Bandara IKN," ujar Basuki di Jakarta, Senin.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024
