Sidoarjo (ANTARA News) - Warga korban luapan lumpur panas PT Lapindo Brantas Inc. pada umumnya menolak bila desa tempat tinggal mereka "ditenggelamkan" menjadi waduk penampungan lumpur secara permanen. Salah seorang wakil warga Desa Jatirejo, Mulyanto, di pengungsian Pasar Baru Porong (PBP), Sabtu, menegaskan bahwa warga akan menolak, jika desanya dikorbankan sebagai waduk tempat penampungan lumpur Lapindo. "Saat ini saja ketika lumpur masuk ke pemukiman, kami sudah susah. Apalagi nanti kalau dibuat waduk lumpur, kami pasti akan berontak dan menolak rencana itu," katanya. Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Jatirejo, H. Maksum, berpendapat bahwa rencana bakal dipakainya Desa Jatirejo sebagai lokasi waduk diharapkan menjadi alternatif terakhir, dan sebaiknya pihak Lapindo terlebih dulu bekerja lebih serius. Hal senada juga diungkapkan Suwito, warga Desa Mindi. Menurut dia, warga akan menolak jika desanya digunakan sebagai waduk lumpur. Sebab saat ini meski lumpur sudah merembes ke areal persawahan warga, namun kawasan perumahan warga Mindi masih aman. Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso, sebelumnya mengemukakan bahwa ada kemungkinan tujuh desa di Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon "ditenggelamkan" dijadikan sebagai waduk penampungan lumpur panas Lapindo Brantas Inc, sehingga warga tujuh desa itu akan segera direlokasi. Enam desa itu adalah Desa Jatirejo, Desa Siring, Desa Renokenongo, Desa Kedungbendo, Desa Pejarakan, dan Desa Besuki serta Mindi. Menurut Bupati, kondisi di Porong saat ini tidak dapat dihindarkan lagi terkait dengan masalah luapan lumpur. Karena lumpur bersifat seperti air, mencari tempat yang rendah maka beberapa desa di sekitar sumber luapan telah tergenang air lumpur sekitar tiga hingga empat meter. Bila itu semua tidak cepat ditangani, menurut dia, maka akan meluber ke tempat-tempat lain dan ancaman utama akan terjadi pada infrastruktur, yakni Jalan Raya Porong, jalan kereta api, dan jalan tol. Saat ini, menurut dia, prioritas yang dilakukan adalah peguatan tanggul-tanggul, utamanya di tujuh desa yang akan direlokasi. Untuk ganti rugi yang akan diberikan warga di tujuh desa berupa sawah dan tempat tinggal akan berbeda dengan harga standar. "Mudah-mudahan yang diberikan nanti ganti untung, bukan ganti rugi," tambahnya. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006