Masalah pertama yang dihadapi (petani) adalah penurunan kuota pupuk dari 9,5 menjadi 4,7 juta tonJakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian RI tengah menangani turunnya produksi pangan dengan memfokuskan pada pendataan faktor-faktor yang menjadi penyebab seperti soal kuota pupuk untuk segera ditindaklanjuti.
“Masalah pertama yang dihadapi (petani) adalah penurunan kuota pupuk dari 9,5 menjadi 4,7 juta ton, yang diikuti dengan penghapusan komposisi pupuk lain seperti pupuk ZA (Zwavelzure Amonium) dan TSP (Tiple Super Phospat),” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Kerja bersama Komite II DPD RI di Gedung Parlemen di Jakarta, Selasa.
Amran dalam keterangan resmi menyampaikan bahwa hal tersebut telah diatasi, kini alokasi pupuk subsidi dari yang sebelumnya 4,7 juta ton kini menjadi 9,5 juta ton untuk alokasi tahun 2024, dengan total anggaran menjadi Rp54 triliun.
“Kini sudah dikembalikan alokasi pupuk menjadi 9,5 juta ton, yang telah didistribusikan ke seluruh Indonesia,” ucap Amran.
Amran optimis upaya dan solusi untuk mengatasi penurunan produksi pertanian dalam beberapa tahun terakhir.
Persoalan turunnya produksi pertanian diduga akibat alokasi pupuk yang sempat turun serta masalah lainnya yakni regulasi pengambilan pupuk subsidi hingga terkait pengadaan alat mesin pertanian sebagai solusi menghadapi fenomena El Nino,
“Tiga masalah utama yang telah kami diidentifikasi, sudah kami ambil langkah-langkah cepat yang telah dilakukan,” ujar Amran.
Terkait kebijakan pengambilan pupuk dengan kartu tani yang mengakibatkan kendala bagi petani, Mentan menyatakan bahwa regulasi telah disederhanakan sehingga petani kini dapat mengambil pupuk hanya dengan KTP, demi mempercepat produksi pertanian.
Selain itu, masalah ketiga yang disoroti adalah penggunaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) yang sudah berumur tua. Meskipun demikian, upaya mekanisasi telah terbukti mampu menurunkan biaya hingga 60 persen.
Mentan juga menyoroti cuaca buruk yang panjang, seperti El Nino, yang berdampak pada kerusakan tanaman.
Amran menegaskan pemerintah telah melakukan langkah-langkah cepat, seperti pengadaan mesin pompa untuk sawah kering. Dia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas pangan, menyatakan bahwa pangan merupakan isu yang tidak boleh dipolitisasi karena menyangkut kehidupan bangsa.
Amran berharap dukungan dari Komite II DPD RI dalam upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan. Dukungan tersebut dianggap penting mengingat peran DPD dalam berkomunikasi dengan para petani.
"Dukungan DPD sangat vital bagi upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan. Saya berharap Komite II DPD RI dapat mendukung langkah-langkah ini untuk keberlangsungan pertanian Indonesia," kata Amran.
Baca juga: Komite II DPD rapat dengan Mentan bahas pangan jelang Idul Fitri
Baca juga: Mentan upayakan percepatan pengadaan alat mesin pertanian
Baca juga: Mentan tegaskan pecat pegawai jika terlibat gratifikasi
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024
