Relawan sebut Jokowi tak cawe-cawe menteri yang isi kabinet Prabowo
Ketua Umum relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina menyebut Presiden Joko Widodo tidak akan cawe-cawe menitipkan nama-nama untuk menjadi menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo Subianto.
"(Presiden mengatakan) Kewenangan mengangkat Menteri adalah hak prerogatif presiden terpilih. 'Saya tidak mau mencampuri urusan itu, lagian toh prosesnya masih lama setelah pelantikan Presiden 20 Oktober 2024. Baru setelah itu penunjukan menteri dan pembentukan kabinet'," ujar Silfester menyampaikan apa yang diutarakan Presiden dalam pertemuan di Istana Bogor, Selasa.
Selengkapnya klik di sini.
Prabowo tegaskan kepada Li Qiang bahwa RI-China saling melengkapi
Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto menegaskan kepada Perdana Menteri (PM) China Li Qiang bahwa Indonesia dan China merupakan dua negara yang saling melengkapi.
Dalam pertemuan dengan Li Qiang itu, Prabowo menyampaikan dia sengaja datang langsung ke China untuk menyampaikan niat dan keinginannya meningkatkan kerja sama dua negara yang saat ini pun telah terjalin erat.
Selengkapnya klik di sini.
KPI Pusat: Pengaturan konten isi siaran demi kepentingan publik
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyatakan bahwa pengaturan konten isi siaran dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dilakukan demi kepentingan publik.
"Untuk kepentingannya siapa? Yang jelas di sini adalah bahwa tadi berkali-kali isunya adalah tentunya masyarakat. Ada isu perlindungan kepada penonton di situ. Apakah kemudian nanti ada penonton lain yang akan dirugikan? Kemungkinan besar (iya)," kata Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat Tulus Santoso di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya klik di sini.
KPI Pusat: Pembatasan episode sinetron tergantung revisi UU Penyiaran
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyatakan bahwa pembatasan jumlah episode sinetron tergantung pada hasil revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
"Kalau itu (pembatasan episode sinetron) tergantung dari kemudian apakah memang KPI diamanatkan secara lebih dalam lagi, gitu, ya, karena selama ini KPI cuma bicara pascatayang," kata Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat Tulus Santoso ditemui usai Seminar Nasional "Reposisi Media Baru dalam Diskursus Revisi Undang-Undang Penyiaran" di kawasan Senen, Jakarta, Selasa.
Selengkapnya klik di sini.
Menteri PANRB tegaskan AI di pemerintahan prioritaskan keamanan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di pemerintahan memprioritaskan aspek keamanan demi memitigasi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.
Ketika menjadi pembicara kunci dalam Seminar Sekolah Mahasiswa S1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Angkatan 81/WWS di Jakarta, Selasa, Anas mengatakan AI bagaikan pisau bermata dua yang bisa memberikan dampak positif dan negatif.
Selengkapnya klik di sini.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
