“Untuk dapat mendukung terwujudnya portal layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara, kami akan melaksanakan uji coba portal dimaksud pada 40 instansi pemerintah terpilih yang terdiri dari 9 instansi pusat dan 31 instansi daerah,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Portal layanan bagi ASN ini adalah amanat dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Berdasarkan perpres yang telah disebutkan di atas, Perum Peruri ditugaskan sebagai GovTech yang akan mengembangkan dan mengelola portal nasional.
Kementerian PANRB Bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta Perum Peruri membangun aplikasi yang termasuk prioritas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini.
Baca juga: Kementerian PANRB setujui formasi 23.200 ASN Kemenkes
“Solusi dalam mewujudkan digitalisasi manajemen ASN adalah sinergi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” ujarnya.
Rini menambahkan perpres itu mempercepat kemajuan dari fondasi yang sudah ada, mewujudkan percepatan dan keberlanjutan bagi transformasi digital pemerintahan Indonesia.
Pemerintah bersama Perum Peruri tengah mempercepat pembangunan portal nasional yang terdiri atas portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintah.
Portal bidang aparatur negara ini adalah bagian dari portal administrasi pemerintah, yang fokus pada layanan bagi ASN.
Sementara itu, Asisten Deputi Percepatan Transformasi Digital Manajemen ASN Kementerian PANRB Katmoko Ari Sambodo menjelaskan portal layanan administrasi pemerintahan bidang aparatur negara ini menyediakan layanan-layanan dalam manajemen ASN.
Layanan dalam portal ini akan terintegrasi dengan layanan dasar kepegawaian, seperti layanan kenaikan pangkat, mutasi, dan program belajar bagi ASN.
“Portal ini akan mengintegrasikan dan menginteroperabilitaskan aplikasi-aplikasi eksisting terkait manajemen ASN yang dikelola oleh Kementerian PANRB, BKN, dan LAN,” jelas Ari.
Selain itu, portal ini juga memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai credential untuk mengakses portal ini.
Terkait uji coba yang akan dilaksanakan, dia menerangkan uji coba ini bertujuan untuk mengumpulkan umpan balik atau feedback dari para pengguna tentang pengalaman mereka menggunakan portal.
Setelah uji coba, akan dilakukan monitoring dan perbaikan atas hal-hal yang kurang.
Total ada 9 instansi pusat dan 31 instansi daerah dengan 8000 ASN yang ditargetkan ikut pada uji coba.
Hal-hal yang perlu dipersiapkan bagi peserta uji coba ini adalah verifikasi NIK dan NIP ASN pada aplikasi MyASN milik BKN. Peserta uji coba juga harus registrasi IKD.
“Secara garis besar, portal ini menyatukan layanan kepegawaian dari Kementerian PANRB, BKN, dan LAN menjadi layanan digital terintegrasi, berbasis Satu Data Kepegawaian, dan bagian dari Portal Administrasi Pemerintahan,” pungkasnya.
Baca juga: Menpan RB dukung pemda jadi role model keterpaduan layanan digital
Baca juga: Menpan RB dukung penguatan akuntabilitas kinerja Kemendes PDTT
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
