“Dua kata penting untuk pengambil kebijakan adalah komitmen dan tentu saja perlu keberpihakan, baik dari eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan ekonomi syariah,” ujar Hakam Naja dalam diskusi daring yang digelar INDEF, Kamis.
Menurutnya, kemauan politik (political will) dan kepemimpinan yang baik merupakan kunci untuk mendorong semua sektor untuk bersama-sama membangun ekosistem ekonomi syariah nasional.
Ia mengatakan bahwa sebaiknya pemerintah menunjuk satu lembaga untuk mengoordinasikan dan memimpin berbagai program pengembangan ekonomi syariah agar upaya-upaya yang dilakukan pada sektor ekonomi makro, keuangan, maupun riil dapat terintegrasi dengan baik.
Hakam berpendapat bahwa pola pengembangan ekonomi syariah yang saat ini diterapkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) perlu ditata kembali, mengingat saat ini terdapat berbagai macam peta jalan ekonomi syariah yang dibuat oleh instansi yang berbeda-beda.
“Kita fokus saja kepada siapa yang bertanggung jawab, kemudian bagaimana masing-masing bidang, masing-masing sektoral merumuskan kebijakan, dievaluasi, dipantau, dan dikerjakan,” ucapnya.
Ia pun mengatakan bahwa dengan belum dirumuskannya Masterplan Ekonomi Syariah 2025-2030, hal tersebut dapat menjadi kesempatan bagi para pemangku kebijakan untuk mengarusutamakan (mainstreaming) ekonomi syariah.
Sementara itu, menurut Hakam, dua hal penting yang perlu digarisbawahi oleh masyarakat, akademisi, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah adalah partisipasi dan kontribusi.
“Jadi, saya kira partisipasi dan kontribusi dari pemangku kepentingan dan juga komitmen dan keberpihakan dari pembuat kebijakan menjadi kata kunci,” katanya.
Baca juga: Wapres: Rangkul kearifan lokal dalam pengembangan ekonomi syariah
Baca juga: Bank Indonesia gandeng ulama perkuat ekonomi syariah di Aceh
Baca juga: Akademisi: "Mismatch" SDM ekonomi syariah masih jadi tantangan
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
