Meutya pun mengharapkan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru itu dapat dibebaskan secara damai.
"Mudah-mudahan ada titik terang ya, tadi saya juga menanyakan ke pihak pemerintah kebetulan tadi (saya) di samping Pak Menko Polhukam (Hadi Tjahjanto). Beliau sampaikan sudah ada komunikasi dengan sandera dan sandera dengan keluarga. Itu mudah-mudahan bisa kita selamatkan secara damai," kata Meutya usai menghadiri pelantikan Marsekal Madya (Marsdya) TNI Mohamad Tonny Harjono sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) di Istana Negara Jakarta, Jumat.
Terkait kendala yang dihadapi untuk membebaskan pilot Philip, ia menilai bahwa hal tersebut tergantung dari penyandera.
Namun, ia menekankan pemerintah ingin proses pembebasan tersebut secara damai.
"Namanya sandera, itu sangat tergantung dengan penyandera gitu kan. Tidak bisa langsung dan kita kan maunya pendekatannya damai. Jadi, mudah-mudahan kalau memang mau secara damai, ya waktu lah yang menentukan. Ini sudah satu tahun lebih, mudah- mudahan kita sampaikan bahwa akan ada progres," ujar Meutya.
Untuk itu, jika berbicara target untuk membebaskan pilot Philip, ia mengaku belum bisa bisa menginformasikan lebih lanjut, Sebab, proses pembebasan harus dilakukan dengan hati-hati.
"Kalau target sih, jangan ditargetkan. Sebetulnya, ini juga tidak usah banyak dibahas dulu karena proses itu penuh dengan kehati-hatian dan pembebasan tidak dengan dibicarakan. Insya Allah tetap ada titik terang," katanya.
Ia juga mengatakan DPR akan terus mengawasi pemerintah untuk berusaha membebaskan pilot Philip.
"Pasti, pasti pemerintah tetap berusaha dan kita pasti DPR juga mengawasi pemerintah untuk berusaha membebaskan sandera tersebut," ucap Meutya.
Diketahui, pilot Philip disandera sejak 7 Februari 2023 sesaat setelah mendaratkan pesawatnya di Lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan pihak Selandia Baru mendukung langkah TNI dalam melakukan pembebasan pilot Philip.
"Sangat mendukung apa yang dilakukan TNI dengan pendekatan soft power," kata Agus saat ditemui di Kantor Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).
Pendekatan soft power yang dimaksud Agus adalah dengan dialog yang dilakukan tokoh masyarakat dan beberapa pejabat daerah kepada pihak penyandera, yakni kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
