"Prinsipnya, adalah memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditanya tentang pembahasan makan siang gratis dalam pembahasan RAPBN 2025 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat sore.
Ia mengatakan makan siang gratis masuk dalam kriteria program yang membutuhkan pagu anggaran besar dan termasuk dalam fokus kebijakan fiskal 2025.
Ia mengatakan fokus kebijakan itu mengarah pada akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan well-being atau kesejahteraan, dan konvergensi kesejahteraan, serta kemajuan antardaerah.
"Karena masih di dalam program besar, ya, atau pagu besar, itu yang kita lakukan, namun tetap di dalam konteks makronya dan fiskalnya," katanya.
Meski begitu, Sri Mulyani memastikan pembahasan RAPBN 2025 harus dalam postur yang terjaga dengan batas toleransi defisit berada di bawah tiga persen.
"Untuk makronya tetap kita akan lakukan postur dari APBN yang tadi terjaga, sehingga kepercayaan dari pasar dan dalam hal ini investor atau mereka rating agency akan tetap terjaga," katanya.
Sri Mulyani menambahkan penyusunan RAPBN 2025 tetap dikomunikasikan dengan para investor mengingat transisi pemerintahan yang baru masih harus melalui proses politik sampai dengan Oktober 2024.
"Namun tentu dan di satu sisi kita juga lihat nanti keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian melihat kepada proses politik, namun persiapan APBN tetap dilakukan," katanya.
Baca juga: Kemenkeu mulai susun postur RAPBN 2025 untuk pemerintahan baru
Baca juga: Menkeu: Pemblokiran anggaran bukan untuk membiayai bansos
Baca juga: Menkeu: Bantuan kemasyarakatan presiden bukan dari perlinsos
Baca juga: Menkeu: Tak ada beda realisasi perlinsos Kemensos pada 2019--2024
Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
