“Apresiasi Ibu Menlu (Retno Marsudi) yang dengan tegas membantah isu normalisasi hubungan dengan Israel. Fraksi PKS terus mendukung dan mengawal sikap yang merupakan cerminan konstitusi kita tersebut,” kata Jazuli dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Menlu Retno bahas perkembangan krisis Gaza bersama dubes negara Arab
Ia berharap ketegasan Kemenlu tersebut merupakan sikap bulat dan kompak jajaran pemerintahan lainnya, terutama kementerian bidang ekonomi karena isu normalisasi dikaitkan dengan rencana bergabungnya Indonesia dalam Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
“Tidak ada alasan apa pun yang membuat Indonesia menormalisasi hubungan dalam bentuk apa pun dengan zionis Israel yang nyata-nyata melakukan penjajahan dan genosida atas rakyat Palestina,” kata Jazuli.
Wakil Presiden Anggota Parlemen Muslim Dunia (IIFP) ini juga mengatakan penolakan atas Israel bagi Indonesia merupakan amanat konstitusi yang secara tegas menyatakan tugas dan tanggung jawab untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia.
“Israel jelas menjajah bangsa Palestina, merampas tanah mereka, dan membantai warga sipil: anak-anak, perempuan, dan orang tua. Normalisasi hubungan dengan penjajah jelas mencederai amanat konstitusi, melukai perasaan kolektif rakyat Indonesia, sehingga haram hukumnya,” tegas Jazuli.
Sebaliknya,kata dia, Indonesia berdiri tegak membela hak-hak rakyat Palestina hingga memperoleh kemerdekaannya. "Sampai kapan pun Indonesia pro Palestina dan anti penjajah Israel,” imbuh Jazuli.
Baca juga: Menlu RI kecam serangan Israel terhadap fasilitas diplomatik Iran
Sebelumnya, Kemlu RI menepis isu Indonesia akan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel agar bisa diterima sebagai anggota
OECD.
“Saya tegaskan bahwa hingga saat ini, tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terlebih di tengah situasi kekejaman Israel di Gaza saat ini,” kata Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal dalam keterangannya pada Kamis (11/4) malam.
Dia menegaskan bahwa posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka solusi dua negara. “Indonesia akan selalu konsisten, berada di garis terdepan membela hak-hak bangsa Palestina,” tuturnya.
Terkait keanggotaan Indonesia di OECD, Iqbal mengatakan bahwa prosesnya akan memerlukan waktu yang cukup panjang. Peta jalan keanggotaan Indonesia di OECD direncanakan akan diadopsi pada Mei mendatang dan banyak hal yang harus disiapkan oleh Indonesia.
“Waktu yang diperlukan setiap negara untuk menyelesaikan proses keanggotaan penuh di OECD berbeda-beda. Semua tergantung kesiapan negara tersebut,” ujar Lalu.
Baca juga: Menlu RI: Wujudkan solidaritas internasional demi perdamaian Palestina
Baca juga: Menlu Retno bahas perkembangan krisis Gaza bersama dubes negara Arab
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
