Sjarief menjelaskan, program PKN ditujukan terutama untuk meningkatkan wirausaha dan pendapatan nelayan. Dengan kelompok sasarannya adalah rumah tangga miskin (RTS) nelayan di wilayah berbasis Pelabuhan Perikanan (PP)/Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Program PKN akan menyisir rumah tangga miskin nelayan di 816 pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan (PP/PPI). Untuk tahun 2011 lalu sebanyak 100 unit PP/PPI dan tahun 2012 sebanyak 400 unit PP/PPI menjadi fokus pelaksanaan program PKN, yang terdiri atas 1.426 desa dengan 112.037 rumah tangga sasaran nelayan tidak mampu. Sedangkan untuk tahun 2013, telah dilakukan di 200 unit PP/PPI dan untuk tahun 2014, sebanyak 116 unit PP/PPI akan menjadi target terakhir program PKN.
Program PKN, kata Sjarief, ditujukan untuk 3 kriteria penerima bantuan. Pertama, individu nelayan akan mendapat bantuan berupa seperti sertifikat hak atas tanah, peralatan sistem rantai dingin, rumah sangat murah, listrik murah, BOS dan beasiswa anak nelayan serta pelatihan basic safety training dan layanan kesehatan. Kriteria kedua, kelompok nelayan dengan jenis bantuan berupa penyediaan kapal penangkap ikan ukuran 10 grosston (GT), 15 GT dan 30 GT. Kelompok ini juga bisa menerima bantuan berupa PUMP Perikanan tangkap, PUMP Pengolahan, PUMP perikanan budidaya, PUGAR, konversi BBM ke Gas serta pendampingan kelompok dan Usaha rumput laut. "Program PKN lainnya berupa sarana dan prasarana pendaratan ikan, cold storage, SPDN, angkutan murah roda tiga berinsulasi, sarana air bersih dan fasilitas pelabuhan serta pengerukan pelabuhan,” katanya.
Program PKN sangat tepat dilakukan pemerintah, mengingat masih tingginya tingkat kemiskinan di wilayah pesisir, yaitu sekitar 7,87 juta orang atau 25,14 persen dari jumlah penduduk miskin nasional. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh Kementerian/Lembaga anggota Pokja, tetapi juga ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah Kab. Kulon Progo. "Oleh karena itu, Bapak Gubernur harus terus memberikan dukungan dan pengawalan, dan Bupati Kulon Progo diharapkan untuk terus proaktif berkomunikasi dengan K/L anggota Pokja, memonitor perkembangan intervensinya, serta bersama-sama dengan sektor swasta, perbankan dan para nelayan secara aktif mengimplementasikan program ini," tegasnya. Kelompok Kerja PKN selain Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Leader, terdapat 11 Kementerian/Lembaga sebagai anggotanya, yaitu, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
Sjarief mengharapkan, Kementerian/Lembaga Anggota Pokja PKN untuk berkomitmen mewujudkan keberhasilan program ini dengan bekerja secara terpadu dan terintegrasi sehingga dapat menjadi kawasan percontohan, dalam rangka memajukan kawasan nelayan yang dikenal sebagai “daerah miskin” menjadi kawasan yang menjadi penghela kegiatan perekonomian utama di daerah. Hasil akhir dan manfaat yang akan diberikan dari pencanangan secara “keroyokan” ini diharapkan tepat sasaran yaitu Rumah Tangga Miskin Nelayan dan dapat menjadi model untuk daerah lain. "Perlu saya ingatkan di dalam perkembangannya nanti diharapkan kawasan ini juga menjadi model Industrialisasi yang menggunakan model Blue Economy," ujarnya.
Pencanangan program PKN di Kab Kulon Progo juga merupakan bagian dari rangkaian penyelenggaraan Hari Nusantara Tahun 2013, yang puncak acaranya akan dihadiri oleh Presiden RI pada tanggal 14 Desember 2013 di Pantai Talise, Kota Palu.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2013
