"Setiap upaya pemberontakan terhadap Republik Indonesia dan pembangkangan terhadap NKRI harus ditindak tegas. Tidak ada kompromi. Hal ini tidak ada hubungannya dengan hak asasi manusia (HAM)," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar itu menyatakan berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua akhir-akhir ini, dinilai sudah tidak bisa ditolerir lagi. Langkah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengubah sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menjadi OPM merupakan langkah tepat.
“Kami mendukung Panglima TNI Jendera Agus Subiyanto, termasuk mengubah nama kelompok dari KKB ke OPM," ujarnya.
Menurut dia, perubahan penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menjadi OPM, merupakan langkah tegas TNI dalam menyikapi berbagai tindak kekerasan bersenjata, yang meresahkan dan merugikan masyarakat dan aparat TNI/Polri di Papua.
OPM kata dia, merupakan gerakan separatisme yang secara jelas dan nyata menjadi ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Selain bertindak tegas, dia juga meminta aparat TNI/Polri tak meninggalkan pendekatan kesejahteraan untuk membantu percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Dia memandang pendekatan kesejahteraan yang dilakukan secara bersamaan dengan tindakan tegas akan membawa situasi kamtibmas di Papua semakin kondusif.
"Situasi yang kondusif menjadikan masyarakat tenang dalam beraktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan," pesannya.
Pewarta: Fauzi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
Johni Subroto
