Jakarta (ANTARA) - Jepang sedang mempertimbangkan membangun kerangka baru untuk dialog yang melibatkan negara-negara yang berpikiran sama untuk membahas peraturan internasional mengenai penggunaan yang tepat dari teknologi kecerdasan buatan (AI) generatif, kata sumber pemerintah pada Sabtu.

Dikutip dari Kyodo, Sabtu, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida diperkirakan akan mengungkapkan rencana untuk meluncurkan pertemuan "Friends" mengenai masalah AI pada pertemuan dewan menteri Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan yang dijadwalkan pada 2-3 Mei di Paris, kata sumber itu.

Baca juga: Meta kenalkan chatbot percakapan di Instagram

Melalui kerangka kerja tersebut, Jepang akan menyerukan dukungan yang lebih luas terhadap “Proses AI Hiroshima,” sebuah inisiatif yang diluncurkan tahun lalu oleh negara-negara Kelompok Tujuh untuk memfasilitasi diskusi mengenai pembuatan peraturan global, menurut sumber tersebut.

Langkah ini dilakukan ketika dunia sedang mencari cara untuk memanfaatkan alat AI generatif yang berkembang pesat, termasuk ChatGPT, sementara kekhawatiran berkembang bahwa penyebaran disinformasi melalui penyalahgunaan AI dapat mengancam demokrasi dan stabilitas politik.

Sumber tersebut mengatakan bahwa Jepang bertujuan untuk memainkan peran utama dalam pembuatan peraturan AI internasional yang akan mendorong pengembangan teknologi dan peraturannya.

Penciptaan Proses AI Hiroshima disepakati pada KTT G7 yang dipimpin oleh Kishida di Hiroshima pada bulan Mei.

Pada bulan Desember, para menteri digital G7 menyusun kerangka kebijakan komprehensif dari proses tersebut dan hal ini disetujui oleh para pemimpin G7 dalam telekonferensi di bulan yang sama.

Ini adalah skema internasional pertama yang mencakup prinsip-prinsip panduan dan kode etik tidak hanya bagi pengembang tetapi juga bagi pengguna.

Pedoman tidak mengikat ini bertujuan untuk mempromosikan sistem AI canggih yang aman, terjamin, dan tepercaya, menurut pemerintah Jepang.

Menyadari pentingnya menetapkan aturan universal dan mendapatkan dukungan luas dari pemerintah dan pihak swasta sedini mungkin, Jepang memandang bahwa pertemuan OECD, yang membahas tantangan global baru, cocok untuk menunjukkan pentingnya Proses AI Hiroshima, kata sumber tersebut.

Pada forum KTT Demokrasi ketiga pada bulan Maret yang diselenggarakan di Korea Selatan, Kishida mengatakan bahwa gambar, rekaman video, dan konten audio palsu yang dihasilkan oleh AI telah mempersulit masyarakat untuk membedakan antara informasi yang benar dan salah, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk membuat pilihan politik.

Baca juga: IOC sebut AI dapat dimanfaatkan untuk tunjang performa atlet

Baca juga: Amazon Music hadirkan Maestro, fitur pembuatan daftar putar dengan AI

Baca juga: OpenAI buka kantor pertamanya di Asia

Penerjemah: Fathur Rochman
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024