Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:
1. Bawaslu RI sebut bansos jadi salah satu poin pengawasan Pilkada 2024
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu poin pengawasan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.
"Iya, pasti akan jadi pengawasan. Yang penting kan tidak boleh ada bantuan sosial yang digunakan pemerintah untuk kepentingan peserta pasangan calon tertentu ya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Minggu.
Baca selengkapnya di sini
2. Akademisi Unila: Butuh aturan jelas saat caleg terpilih maju pilkada
Akademisi Universitas Lampung Darmawan Purba menilai butuh aturan lebih jelas saat calon legislatif (caleg) terpilih saat maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
"Saya melihat putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan dalam Undang-undang (UU) Pilkada menimbulkan potensi konflik bagi caleg petahana yang terpilih lagi untuk maju di Pilkada 2024," kata Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unila itu, di Bandarlampung, Minggu.
Sehingga, lanjut dia, memang harus ada aturan penjelasan terkait status caleg petahana yang terpilih kembali di Pemilu 2024 ketika maju dalam pilkada. Apakah mereka mundur sebagai anggota dewan yang masih menjabat di periode sebelumnya, atau mundur sebagai calon anggota dewan terpilih hasil Pemilu 2024.
Baca selengkapnya di sini
3. Bawaslu: Seminggu ke depan akan seleksi Panwascam
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebut akan menyeleksi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dalam kurung waktu seminggu ke depan sebagai persiapan menghadapi Pilkada serentak 2024.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa Panwascam yang tidak memiliki kinerja yang baik selama Pemilu 2024 akan diseleksi atau tidak dilanjutkan untuk bertugas dalam Pilkada.
Baca selengkapnya di sini
4. AHY berharap masyarakat bersatu usai MK bacakan putusan PHPU Pilpres
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berharap masyarakat dan seluruh elemen bangsa bisa kembali bersatu setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Presiden 2024.
Dia mengatakan persatuan bangsa itu diharapkan memiliki semangat rekonsiliasi demi Indonesia pada masa depan dan dirinya akan menghormati segala putusan yang akan ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Pemilu sudah usai, kita sudah punya pemimpin baru ke depan yang harus kita kawal bersama-sama," kata pria yang akrab disapa AHY dalam keterangan resminya diterima di Jakarta, Minggu.
Selengkapnya baca di sini
5. Survei: Mayoritas publik puas dengan penyelenggaraan Pemilu 2024
Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan bahwa sebanyak 75,7 persen responden menyatakan puas dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Mayoritas mutlak masyarakat puas dengan penyelenggaraan pemilu. Mereka yang puas dengan penyelenggaraan pemilu datang dari semua kalangan,” kata peneliti utama Indikator Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Persepsi Publik Atas Penegakan Hukum, Sengketa Pilpres di MK, dan Isu-Isu Terkini Pasca-Pilpres" secara daring, Minggu
Dia menjelaskan dari angka 75,7 persen tersebut, terdiri dari 54,9 persen responden menyatakan "cukup puas" dan 20,8 persen "sangat puas".
Baca selengkapnya di sini
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
