“BLT Mitigasi Risiko Pangan kita masih lihat seluruh postur APBN,” kata Menko Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin.
Untuk saat ini, Menko Airlangga masih belum memberikan pernyataan terkait kapan pencairannya. Sementara, Ia mengatakan bahwa sejauh pelaksanaan BLT Mitigasi Risiko Pangan tidak terdapat kendala, serta dipastikan anggarannya siap.
“Nggak ada sebetulnya, enggak ada kendala. Anggaran ada pasti,” tuturnya.
Sebelumnya, Pemerintah memberikan BLT sebesar Rp200 ribu per bulan pada tiga bulan pertama 2024 kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memitigasi risiko pangan.
Bantuan langsung tunai tersebut akan diberikan selama tiga bulan, yakni Januari hingga Maret 2024. Kemudian, akan dilakukan evaluasi.
"Jumlahnya Rp200 ribu per bulan dan sehingga tentu ini kita baru anggarkan yang disetujui Menteri Keuangan, dievaluasi tiga bulan. Jadi sampai bulan Maret dulu, nanti kita evaluasi, baru berikutnya nanti kita lihat kembali," tuturnya.
Ia juga menuturkan BLT tersebut menggantikan program BLT El-Nino kepada masyarakat untuk dua bulan, yaitu November dan Desember 2023. Penyaluran BLT El Nino menyasar sebanyak 18,8 juta KPM secara nasional.
Bantuan langsung tunai untuk 18,8 juta KPM itu berbeda dengan bantuan pangan beras yang diberikan kepada 22 juta KPM.
Menurutnya, dengan adanya perlindungan daya beli masyarakat maka tingkat konsumsi masyarakat juga akan tetap berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Mensos Risma: BLT El Nino sudah melalui persetujuan DPR
Baca juga: Kemenkeu gelontorkan Rp17,5 triliun untuk bansos beras hingga telur
Baca juga: Airlangga optimistis ekonomi RI tetap tumbuh lima persen di kuartal I
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
